7 September 2011

UU 12 TAHUN 1994 Tanggal 09 Nopember 1994 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Surat Edaran Dirjen Pajak

Peraturan Dirjen Pajak

Keputusan Dirjen Pajak

Peraturan Menteri Keuangan

Keputusan Presiden

Peraturan Pemerintah


PP 25 TAHUN 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PP 46 TAHUN 2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PP 16 TAHUN 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PP 74 TAHUN 1998 tanggal 30 September 1998 tentang PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PP 48 TAHUN 1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PP 12 TAHUN 1994 tanggal 18 Maret 1994 tentang PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PP 46 TAHUN 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NILAI JUAL KENA PAJAK PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PP 47 TAHUN 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Undang - Undang

UU 28 TAHUN 2009 Tanggal 15 September 2009 Tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UU 12 TAHUN 1994 Tanggal 09 Nopember 1994 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN


UU 12 TAHUN 1985 Tanggal 27 Desember 1985 Tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

UU 12 TAHUN 1985 Tanggal 27 Desember 1985 Tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Oleh: Erni Setyowati

Sejarah Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada tahun 1996, dengan Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966 Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah:
1.       Undang-undang Dasar 1945
2.       Ketetapan MPR
3.       Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4.       Peraturan Pemerintah
5.       Keputusan Presiden
6.       Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti:
   -        Peraturan Menteri
   -        Instruksi Menteri
   -        Dan lain-lainnya

Pada tahun 1999, dengan dorongan yang besar dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas serta semakin kuatnya ancaman disintegrasi bangsa, pemerintah mulai mengubah konsep otonomi daerah. Maka lahirlah Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004) dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (telah diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004). Perubahan ini tentu saja berimbas pada tuntutan perubahan terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena itulah, dibuat Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang. Kalau selama ini Peraturan Daerah (Perda) tidak dimasukkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, setelah lahirnya Ketetapan MPR No. II Tahun 2000, Perda ditempatkan dalam tata urutan tersebut setelah Keputusan Presiden.

Lengkapnya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia setelah tahun 2000 adalah sebagai berikut:
1.       Undang-undang Dasar 1945
2.       Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3.       Undang-undang
4.       Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5.       Peraturan Pemerintah
6.       Keputusan Presiden
7.       Peraturan Daerah

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Saat ini
Pada tanggal 24 Mei 2004 lalu, DPR telah menyetujui RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi UU No. 10 Tahun 2004, yang berlaku efektif pada bulan November 2004. Keberadaan undang-undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada dalam Ketetapan MPR No. III Tahun 2000.

Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam UU PPP ini diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut.
1.       Undang-undang Dasar 1945
2.       Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3.       Peraturan Pemerintah
4.       Peraturan Presiden
5.       Peraturan Daerah, yang meliputi:
-          Peraturan Daerah Provinsi
-          Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
-          Peraturan Desa


sumber: http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=hierarki

Software

Software pendukung Blog ini:

Browsing Blog pake Mozilla Firefox
Browsing Blog pake Opera
Browsing Blog pake Google Chrome
Membuka File PDF
Membuka Gambar
Bisa melihat animasi di Blog
Chating ma PajegLempung pake Gtalk
Chating ma PajegLempung pake Yahoo Messenger