31 Desember 2013

Sticker Lunas PBB

Sticker Lunas PBB 2013 yang diberikan kepada Wajib Pajak yang telah membayar PBB untuk ditempel didepan kaca jendela rumah.

30 November 2013

PPh Pasal 4 ayat (2) / PPh Final 1% dari Omzet

sumber: Leaflet Direktorat Jenderal Pajak

Proses Bisnis PBB


Materi PBB

Materi Penyuluhan:
Pengertian Perpajakan
Prinsip dasar PBB
Peraturan perundangan
Prosedur Pelaksanan
Permasalahan
Penyelesaian Permasalahan

Pengajuan PBB

Pembetulan
Keberatan
Mutasi Seluruh/Penuh
Mutasi Sebagian/Pecah
Data Baru
Pengurangan
Pembatalan
Salinan
Surat Keterangan NJOP

Permasalahan PBB

Salah Ketik Nama
Salah Ketik Alamat Subjek / Objek
Luas Tanah / Bangunan berbeda
Kelas Tanah terlalu tinggi/rendah
Kelas Bangunan terlalu tinggi/rendah
Jual Beli
Hibah
Waris
Tukar Menukar
Pindah kepemilikan lainnya
Pemecahan / Penggabungan Objek
Belum terbit SPPT
Terlewat Pendataan
Tidak mampu membayar secara ekonomi
Tidak ada Objek / salah pengukuran
Tanah habis
Tanah gabung dengan objek lain
Fasilitas Umum / Sosial / Cagar Alam / Tanah negara
SPPT Hilang
Belum terima SPPT

Penyelesaiannya

PERATURAN

Undang-Undang
Keputusan Presiden
Surat Edaran Dirjen Pajak

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dasar PBB

Pajak adalah:
  • Kontribusi wajib kepada negara
  • Orang pribadi atau badan 
  • Bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
  • Tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
  • Keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
PBB, adalah Pajak Kebendaan
  • Pajak atas Tanah dan /atau Bangunan
  • Jelas Lokasi
  • Jelas Luas tanah / Luas bangunan
  • Jelas Nama
  • Jelas SPPT nya
Wajib Pajak
Wajib Pajak yang membayar Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang:
  • Memiliki Tanah/Bangunan, atau
  • Menguasai Tanah/Bangunan, atau
  • Mengambil manfaat atas tanah/Bangunan
Saat Terutang PBB
  • PBB adalah Pajak Tahunan
  • Dibayar satu kali setahun, bila sudah dibayar, kewajiban tahun tersebut sudah selesai
  • Saat terutang PBB adalah 1 Januari
  • Jadi bila ada jual beli tanggal 2 Februari, maka PBB terutang tetap menjadi kewajiban yang tercetak di SPPT 
SPPT Bukan Bukti Kepemilikan

6 Oktober 2013

Permasalahan PBB dan Penyelesaiannya

Permasalahan
Penyelesaian
Belum terbit SPPT
Data Baru
Terlewat Pendataan
Luas Tanah / Bangunan berbeda
Pembetulan
Salah Ketik Alamat Subjek / Objek
Salah Ketik Nama Wajib Pajak
Hibah
Mutasi
Jual Beli
Pemecahan / Penggabungan Objek
Pindah kepemilikan lainnya
Tanah gabung dengan objek lain
Tukar Menukar
Waris
Kelas Bangunan terlalu tinggi/rendah
Keberatan
Kelas Tanah terlalu tinggi/rendah
Fasilitas Umum / Sosial / Cagar Alam / Tanah negara
Pembatalan
SPPT terbit dua atau lebih atas objek yang sama
Tanah sudah habis
Tidak ada Objek (karena salah pendataan/pengukuran)
Bencana alam
Pengurangan
Pensiunan
Tidak mampu membayar secara ekonomi
Veteran
Bayar PBB dua kali
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Kelebihan pembayaran PBB terutang
Salah Penunjukan Wajib Pajak di SPPT PBB
Pencabutan ditunjuk sebagai Wajib Pajak
Belum terima SPPT
SK NJOP
Fasilitas Umum/Keagamaan/Pendidikan akan mengajukan sertifikat tanah
SPPT Hilang
Salinan
SPPT Rusak

Produk Hukum atas Tanah dan atau Bangunan

Produk Hukum
Tujuan
Instansi yang membuat
SPPT PBB
Kewajiban Perpajakan
KPP Pratama/ Pemda
Akta   (jual beli, hibah, waris, dll)
Perpindahan Kepemilikan
PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah/PPAT) dan Camat (PPAT Sementara)
Sertifikat
Bukti Kepemilikan Hak yang sah
Kantor Pertanahan (BPN)