30 November 2013

PPh Pasal 4 ayat (2) / PPh Final 1% dari Omzet

sumber: Leaflet Direktorat Jenderal Pajak

Proses Bisnis PBB


Materi PBB

Materi Penyuluhan:
Pengertian Perpajakan
Prinsip dasar PBB
Peraturan perundangan
Prosedur Pelaksanan
Permasalahan
Penyelesaian Permasalahan

Pengajuan PBB

Pembetulan
Keberatan
Mutasi Seluruh/Penuh
Mutasi Sebagian/Pecah
Data Baru
Pengurangan
Pembatalan
Salinan
Surat Keterangan NJOP

Permasalahan PBB

Salah Ketik Nama
Salah Ketik Alamat Subjek / Objek
Luas Tanah / Bangunan berbeda
Kelas Tanah terlalu tinggi/rendah
Kelas Bangunan terlalu tinggi/rendah
Jual Beli
Hibah
Waris
Tukar Menukar
Pindah kepemilikan lainnya
Pemecahan / Penggabungan Objek
Belum terbit SPPT
Terlewat Pendataan
Tidak mampu membayar secara ekonomi
Tidak ada Objek / salah pengukuran
Tanah habis
Tanah gabung dengan objek lain
Fasilitas Umum / Sosial / Cagar Alam / Tanah negara
SPPT Hilang
Belum terima SPPT

Penyelesaiannya

PERATURAN

Undang-Undang
Keputusan Presiden
Surat Edaran Dirjen Pajak

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dasar PBB

Pajak adalah:
  • Kontribusi wajib kepada negara
  • Orang pribadi atau badan 
  • Bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang
  • Tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
  • Keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
PBB, adalah Pajak Kebendaan
  • Pajak atas Tanah dan /atau Bangunan
  • Jelas Lokasi
  • Jelas Luas tanah / Luas bangunan
  • Jelas Nama
  • Jelas SPPT nya
Wajib Pajak
Wajib Pajak yang membayar Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang:
  • Memiliki Tanah/Bangunan, atau
  • Menguasai Tanah/Bangunan, atau
  • Mengambil manfaat atas tanah/Bangunan
Saat Terutang PBB
  • PBB adalah Pajak Tahunan
  • Dibayar satu kali setahun, bila sudah dibayar, kewajiban tahun tersebut sudah selesai
  • Saat terutang PBB adalah 1 Januari
  • Jadi bila ada jual beli tanggal 2 Februari, maka PBB terutang tetap menjadi kewajiban yang tercetak di SPPT 
SPPT Bukan Bukti Kepemilikan