18 Januari 2014

Persyaratan permohonan/pengajuan permasalahan PBB

Berbagai persyaratan mungkin diperlukan dalam proses pengerjaan permohonan/pengajuan dan mungkin beberapa tidak dibutuhkan. Persyaratan yang diperlukan antara lain:

1. Surat pengajuan

2. Identitas diri wajib pajak

3. Bukti kepemilikan

4. Formulir pendataan

5. SPPT

6. STTS atau bukti pembayaran

7. Surat Keputusan

8. Bukti pendukung lainnya

DAFTAR ISI BUKU STANDAR PENGAJUAN PBB


BAB  I PENDAHULUAN
A.           Sejarah Pajak Bumi dan Bangunan
B.            Dasar Hukum
C.            Objek PBB
D.           Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB
E.            Subjek Pajak dan Wajib Pajak
F.             Dasar Pengenaan PBB
G.           Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
H.           Dasar Penghitungan PBB
I.              Tarif PBB
J.              Rumus Penghitungan PBB

16 Januari 2014

Objek Pajak PBB

Objek Pajak atau disingkat OP, secara sederhana Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan, yang pengertiannya adalah:

  1. Bumi adalah Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia, Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan, tambang,dll.
  2. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll

Menurut Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

  1. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
  2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut

Subjek Pajak PBB

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Menurut Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB): Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang:

  1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain;
  2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
  3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), ayat (1): Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

  1. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
  2. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  3. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
  4. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  5. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  6. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan PBB

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahunsesuai dengan perkembangan daerahnya. Dalam menetapkan nilai jual, Menteri Keuangan mendengar pertimbanganGubernur serta memperhatikan asas self assessment.Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yangterjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajakditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehanbaru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti

Menurut Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak NJOPTKP PBB

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67/PMK.03/2011 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan yang mulai berlaku 1 Januari 2012 pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan NJOPTKP untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menurut undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar penghitungan pajak PBB

Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari nilai jual obyek pajak. Besarnya NJKP adalah sebagai berikut;

  1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
  2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
  3. Objek pajak pertambangan adalah 20%
  4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):

a. Apabila NJOP-nya > Rp. l .000.000.000,00 adalah 40%

b. Apabila NJOP-nya <Rp. l .000.000.000,00 adalah 20%

Menurut Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), tidak dijelaskan NJKP dan tidak ada pengali 20% atau 40%.

Tarif PBB

Tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikenakan atas Objek Pajak adalah tarif tunggal yaitu sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

Dalam Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tempat Pembayaran PBB

Wajib Pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PajakPratama atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.

Menurut Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Saat terutang PBB

Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari, maka atas segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Menurut Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, maka atas segala mutasi atau perubahan atas Objek Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.

Mendaftarkan Objek Pajak

Subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.Surat Pemberitahuan Obyek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak. Orang atau Badan yang menjadi Subjek PBB dapat mendaftarkan Objek Pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Menurut Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.SPOP dapat diambil di Instansi/Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

SPPT PBB

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), namun untuk membantu wajib pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dapat diterbitkan berdasarkan data obyek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.

SKP PBB

Surat Ketetapan Pajak atau yang disingkat SKP adalah Surat Keputusan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya PBB yang terutang termasuk denda administrasi kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Menurut Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukanbesarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

STP PBB

Surat Tagihan Pajak atau yang selanjutnya disingkat STP adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk melakukan tagihan pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dan/atau denda administrasi. STP diterbitkan atas pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung darisaat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan. Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. Dalam hal tagihan pajak yang terhutang dibayar setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa.

Menurut Undang-undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRB), Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajakdan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda

NOP

Nomor Objek Pajak (NOP) atau Nomor SPPT adalah sistem penomoran untuk identifikasi objek pajak yang memiliki karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah pemerintahan desa/kelurahan yang berlaku nasional.

KP2KP

KP2KP adalah Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak memberikan penyuluhan dan konsultasi masalah perpajakan. KP2KP merupakan perpajangan tangan dari fungsi KPP. Apabila PBB sudah dilimpahkan ke Pemerintah daerah, unit kerja ini akan digantikan dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah/Kecamatan.

DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sebuah direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan institusi penting di negara ini dimana saat ini dipercaya mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN. Untuk pengajuan atau permohonan yang diajukan ke Direktur Jenderal Pajak dapat diganti ditujukan kepada Kepala Daerah.

SSP

Surat Setoran Pajak atau disingkat SSP, Pajak Penghasilan atau disingkat PPh. SSP digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan karena penjual mendapatkan penghasilan dari pengalihan hak (misal menjual tanah). Besarnya PPh yang terutang adalah 5% dari penghasilan/harga jual yang diterima oleh penjual.

13 Januari 2014

Toko Buku GRAMEDIA

Toko Buku GRAMEDIA di Jakarta
Jl. Gajah Mada 104-107, Jakarta 11140
Telp. (021) 260 1234/1555 ext 4609
Fax (021) 633 7269
e-mail : gam00@cbn.net.id
Jl. Pintu Air 72, Jakarta 10710
Telp (021) 345 9257 & 345 9258
Fax (021) 384 3800
e-mail : gam01@cbn.net.id

Marketing Buku Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan

leafleat NIA
BNI 0108051828 a.n Nia Kurniawati              .
Mandiri 139 00 0973300 1 a.n Nia Kurniawati
BCA 0461303641 a.n Nia Kurniawati             .

Buku: Standar Pengajuan Pajak Bumi dan Bangunan

cover 1

Buku pegangan persiapan pelimpahan PBB ke Pemda per 1 Januari 2014

Buku ini berisi Dasar hukum dan penjelasan aspek-aspek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara sederhana. Dibahas juga permasalahan PBB di masyarakat dan bagaimana prosedur penyelesaian Permasalahannya, baik dalam hal kelengkapan persyaratan pengajuan PBB, jangka waktu pengerjaan, formulir yang digunakan, serta buku ini disertai contoh permohonan pengajuan permasalahan PBB baik perorangan atau kolektif.
Buku ini juga menjelaskan teknis pengelolaan PBB oleh semua instansi teknis, misalnya KPP Pratama, Pemerintah Daerah, Bank, dan lainnya. Dalam rangka persiapan pelimpahan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan, buku menjelaskan berbagai kesiapan yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. Dalam mendukung pengelolaan PBB dapat menggunakan Microsoft Excel diperuntukkan agar proses pendataan, pembayaran, pengajuan permasalahan PBB, dan lainnya dapat dikerjakan dengan mudah.


Manfaat buku ini
  • Bagi praktisi pajak, dapat menjadi bahan bacaan dan kajian.
  • Bagi Pemerintah daerah, dapat menjadi pembahasan dan bahan penyusunan prosedur pelaksanaan pelayanan kepada wajib Pajak.
  • Bagi perangkat desa/kelurahan dapat memberikan solusi atas atas ketidakpuasan (permasalahan) Pajak Bumi Bangunan yang diterima warganya.
  • Bagi masyarakat dapat memahami dan melakukan mengajukan permasalahan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan

  1. Dasar hukum dan penjelasan aspek-aspek Pajak Bumi dan Bangunan. Menjelaskan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan
  2. Permasalahan PBB di masyarakat dan Permohonan Penyelesaian Permasalahannya. Dijelaskan berbagai permasalahan yang ada:
    · Pendaftaran Objek Pajak Baru
    · Pembetulan SPPT/SKP/STP
    · Mutasi Objek/Subjek Pajak
    · Keberatan SPPT/SKP PBB
    · Pengurangan PBB yang terutang
    · Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB
    · Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
    · Surat Keterangan NJOP PBB
    · Pencabutan Penetapan Sebagai Wajib Pajak
    · Permintaan Salinan SPPT/ SKP
  3. Teknis pengelolaan PBB secara teknis termasuk contoh aplikasi pengelolaan PBB menggunakan Microsoft Excel.
  4. Kelengkapan Persyaratan Pengajuan PBB yang disertai contoh baik perorangan atau kolektif. Dijelaskan mengenai persyaratan apa saja yang diperlukan untuk memenuhi pengajuan penyelesaian permasalahan PBB
Marketing buku:
NIA Telp/SMS/WA: 0852 3400 7337 Pin BBM: 22DC0061