23 Februari 2014

Download: SPT Tahunan PPh OP


Sarana laporan SPT Tahunan PPh OP
Klik : Lapor SPT Tahunan PPh OP

Mitigasi Bencana Gempa

Indonesia rawan bencana, itu sebabnya pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun, apa Kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika ada bencana gempa?
berikut petunjuk apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah gempa yang diambil dari situs BMKG. Silakan…
Sebelum gempa…
sebelum 1 sebelum 2 sebelum 3 sebelum 4 sebelum 5
Saat terjadi gempa…

gempa 1 gempa 2 gempa 3 gempa 4 gempa 5
Setelah terjadi gempa…

Sesudah 1 Sesudah 2 Sesudah 3 Sesudah 4 Sesudah 5 Sesudah 6 Sesudah 7
sumber: BMKG

Android: GTask

Bagi Anda yang memakai smartphone Android, adapat menggunakan aplikasi GTask. Aplikasi dapat di unduh di Play Store secara gratis. Aplikasi ini dapat membantu menjadwal pekerjaan/tugas Anda yang banyak. Ketika sudah selesai pekerjaan tersebut, Anda tinggal centang pekerjaan tersebut, yang artinya pekerjaan sudah selesai. Well down!
1. Aplikasi GTask
0
2. Tampilan awal
1
3. Input pekerjaan
2
4. Apabila sudah selesai langsung cetang saja
3
5. Pekerjaan yang sudah selesai, ada di daftar paling bawah
4
6. Menu Setting
5
7. Data pekerjaan dapat di syncronize dengan email Gmail Anda
6
Demikian, semoga bermanfaat
Sumber: original penulis

Langkah-Langkah Mitigasi Gempa

Mitigasi dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu : sebelum terjadi, ketika berlangsung dan setelah terjadi gempa bumi.
1. Sebelum terjadi gempa
Beberapa hal yang dapat kita lakukan agar selalu siaga adalah
• Dirikanlah bangunan (kantor, rumah dsb) sesuai dengan kaidah2 yang baku. Diskusikan lah dengan para ahli agar bangunan anda tahan gempa. Jangan membangun dengan asal-asalan apalagi tanpa perhitungan
• Kenalilah lokasi bangunan tempat anda tinggal atau bekerja, apakah tidak berada pada patahan gempa atau tempat lain seperti rawan longsor dsb.
• Tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Jika anda punya lemari, ada baiknya dipakukan ke dinding, agar tidak roboh dan ikut menindih ketika terjadi gempa. Jika ada perabotan yang digantung, periksalah secara rutin keamananya.
• Siagakanlah peralatan seperti senter, kotak P3K, makanan instan dsb. Sediakan juga Radio, karena pada saat gempa alat komunikasi dan informasi lain seperti Telpon, HP, Televisi, Internet akan terganggu. Radio yang hanya menggunakan baterai akan sangat berguna disaat bencana.
• Selalu periksa penggunaaan Listrik dan gas, matikan jika tidak digunakan.
• Catatlah telepon-telepon penting seperti Pemadam kebakaran, Rumah sakit dll.
• Kenalilah jalur evakuasi. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah rawan Tsunami, saat ini telah membangun jalur evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Seperti di daerah saya, Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat telah dibangun jalurnya.
• Ikutilah Kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa yang sudah mulai dilakukan oleh beberapa daerah seperti Kota Padang, Sumatera Barat. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Jepang. Sehingga mereka tidak canggung lagi ketika terjadi bencana. Dengan mengikuti kegiatan ini, kita akan terbiasa dengan bentuk2 peringatan dini yang disediakan pemerintah daerah, seperti sirine pertanda Tsunami, Sirine Banjir dsb.
2. Ketika berlangsung gempa
• Yang pertama sekali adalah DON’T BE PANIC, kuasai diri anda bahwa anda dapat lepas dari bencana tersebut.
• Menghindar dari bangunan, pohon, tiang listrik dsb yang berkemungkinan roboh menimpa kita. Jika anda berada dalam gedung, berusahalah untuk lari keluar. Jika tidak memungkinkan berlindunglah di bawah meja yang kuat, tempat tidur. Atau berlindunglah di pojok bangunan, karena lebih kuat tertopang.
• Perhatikan tempat anda berdiri, karena gempa yang besar akan memungkinkan terjadinya rengkahan tanah.
• Jika anda sedang berkendara, matikan kendaraan anda dan turunlah. Jika anda sedang berada di pantai, maka berlarilah menjauhi pantai tersebut. jika anda sedang berada di daerah pegunungan, maka perhatikan disekitar anda apakah ada kemungkinan longsor.
3. Setelah terjadi gempa
• Jika anda masih berada dalam gedung, maka yu keluar dengan tertib, jangan gunakan Lift, gunakanlah tangga.
• Periksa sekeliling anda, apakah ada kerusakan, baik itu listrik padam, kebocoran gas, dinding retak dsbnya. Periksa juga apakah ada yang terluka. Jika ya, lakukanlah pertolongan pertama.
• Hindari bangunan yang kelihatannya hampir roboh atau berpotensi untuk roboh
• Carilah informasi tentang gempa tersebut, gunakanlah radio tadi.




















21 Februari 2014

PBB menjadi Pajak Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Untuk meningkatkan  local taxing power pada kabupaten/kota:

  1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah
  2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)
  3. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah
  4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah
    Apa tujuan dari pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak daerah sesuai UU Pajak

Kapan berlakunya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah Kabupaten/Kota?

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih dikenakan Pajak Pusat paling lambat sampai dengan 31 Desember 2013 sampai ada ketentuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan yang diberlaku-kan di daerah masing-masing.
PBB yang dialihkan menjadi Pajak Kabupaten/Kota hanya PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (P3) masih tetap menjadi Pajak Pusat.

Apa keuntungan bagi pemerintah kabupaten/kota dengan pengelolaan PBB-P2 ?

Penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Saat dikelola oleh Pemerintah Pusat (Direktorat Jenderal Pajak/DJP) pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%.

Apakah ada ketentuan yang bisa dijadikan acuan oleh kabupaten/kota dalam mempersiapkan pengelolaan PBB-P2?

Dalam mempersiapkan diri untuk mengelola PBB-P2, kabupaten/kota dapat berpedoman pada Undang-Undang PDRD dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
Selain itu Direktur Jenderal Pajak juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah

Apa saja tugas dan tanggung jawab kabupaten/kota dalam rangka persiapan pengalihan PBB-P2?

Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyiapkan:

  1. Perda, Peraturan Kepala Daerah (Perkepda), dan Standard Operation Procedure(SOP);
  2. Sumber Daya Manusia;
  3. Struktur organisasi dan tata kerja;
  4. Sarana dan prasarana;
  5. Pembukaan rekening penerimaan; dan
  6. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait (notaris/PPAT, BPN, dan lain-lain).

Hal-hal apa saja yang bisa diadopsi oleh kabupaten/kota dari Pusat?

Banyak hal yang bisa diadopsi oleh pemda dari DJP, antara lain:

  1. Tarif efektif, sistem administrasi PBB (pendataan, penilaian, penetapan, dan lain-lain);
  2. Kebijakan/peraturan dan SOP pelayanan;
  3. Keahlian SDM (melalui pelatihan);
  4. Sistem manajemen informasi objek pajak, dan lain-lain.

Apa saja yang perlu diperhatikan oleh kabupaten/kota dalam mengelola PBB-P2?

  1. Kebijakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah;
  2. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
  3. Menjaga kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (WP); dan
  4. Akurasi data subjek dan objek pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tetap terjaga.

Peluang apa saja yang dapat diperoleh oleh kabupaten/kota dengan pengalihan PBB-P2 ini?

  1. Penyeimbangan kepentingan budgeter dan reguler karena diskresi kebijakan ada di kabupaten/kota;
  2. Penggalian potensi penerimaan yang lebih optimal karena jaringan birokrasi yang lebih luas;
  3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada WP; dan
  4. Peningkatan akuntabilitas penggunaan penerimaan PBB.

Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pengalihan PBB-P2?

  1. Proses pengalihan berjalan lancar dengan biaya yang minimal;
  2. Stabilitas penerimaan PBB-P2 tetap terjaga dengan tingkat deviasi yang dapat diterima; dan
  3. Wajib Pajak tidak merasakan adanya penurunan pelayanan.

Urutan pengisian SPT Masa PPh Pasal 21 2014

Laporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 tahun 2014

1. Buka Aplikasi

2. Pilih Data base

3. Buat SPT Baru

4. Buka SPT

5. Pengisian:

a. Pegawai tidak tetap (bila ada)

b. Pegawai yang mendapatkan penghasilan yang dikenakan PPh Final

c. Pegawai tetap

i. Pegawai dengan penghasilan diatas PTKP

ii. Pegawai dengan penghasilan dibawah PTKP

d. SPT Induk

i. Cek hasil kemudian disimpan

ii. Cetak SPT Masa

iii. Lakukan pembayaran PPh Pasal 21

e. SSP

6. Donload File .csv

e-Filing

e-Filing Mouse e-Filing di mobil e-Filing di taman

PBB mulai 1 Januari 2014 ke Pemda

PBB 1 januari 2014

Menu Aplikasi eSPT Masa PPh Pasal 21

1. User: administrator password: 123

2. Menu

image

3. Menu Pilih SPT

image

menu untuk membuat “rumah” SPT Masa atau memilih SPT Masa untuk masa tertentu

4. Menu Isi SPT

image image

a. Menu untuk mengisi lampiran SPT Masa PPh 21

b. Menu lihat dan cetak SPT Induk

c. Menu input pembayaran SSP (NTPN)

d. Daftar Bukti Potong untuk pegawai tidak tetap / penghasilan dikenakan PPh Final

e. Daftar Pemotongan pajak (1721-I) untuk pegawai tetap

5. Menu CSV

image image image

a. Menu ekspor atau impor data keluaran atau data masukan eSPT Masa PPh Pasal 21

b. Menu download file .csv untuk pelaporan SPT Masa

6. Menu Referensi

image image image

Menu referensi (basis data pokok), misal: Daftar pegawai, Jabatan, Golongan, Tarif, ubah user name dan ubah password

7. Menu Profil

image

tampilan profil Wajib Pajak

8. Menu Help

>> ga da manual !!!

Instalasi eSPT PPh Pasal 21 2014

1. Pada umumnya 2 langkah

image

2. Bila gagal instal

image ada 3 folder software instalasi pendukung

a. Crystal Report

image >>biasanya instal pake yang CRRuntime_32bit_13_0_7 ( tipe komputer 32 bit)

b. DotNetFX40

image >>Instal dotNetFx40_full_x86_x64

c. WindowsInstaller3_1

image >> instal WindowsInstaller-KB893803-v2-x86

8 Februari 2014

Lapor SPT Tahunan PPh OP lewat internet

Kewajiban Warga Negara yang memiliki NPWP adalah melaporkan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak tahun lalu yang dilaporkan tahun depannya paling lambat tanggal 31 Maret. Namun, kalo sibuk… bukan berarti tidak lapor… Ayo lapor SPT tahunan lewat Internet…
Slide1

6 Februari 2014

Batasan Omzet PKP

Batasan Omzet Pengusaha Kecil Wajib PPN Dinaikkan

Jakarta,  3 Januari 2014  -  Batasan omzet pengusaha kecil yang wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak  (PKP)  atau menjadi wajib PPN  dinaikkan menjadi  Rp4,8 miliar setahun dari sebelumnya Rp600 juta setahun. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor :  197/PMK.03/2013 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2013 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2014.

Sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3A UU PPN, bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak,  kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai  PKP dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang.  Dengan adanya PMK ini, artinya pengusaha dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun dan memilih menjadi Non PKP, tidak diwajibkan menjadi PKP dan menjalankan kewajiban perpajakann yang melekat.

Peraturan Menteri Keuangan ini diterbitkan dengan maksud  untuk mendorong Wajib Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun lebih banyak berpartisipasi menggunakan Skema Pajak Penghasilan (PPh) Final menurut Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 lalu karena tidak kuatir lagi dengan efek perpajakan PPN-nya. 

Juga, dengan naiknya batasan omzet ini, maka bagi PKP dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar  dan memilih untuk menjadi non PKP, tidak  diwajibkan lagi untuk membuat Faktur Pajak dan tidak perlu lagi  melaporkan  Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sehingga biaya kepatuhan perpajakan (cost of compliance) menjadi lebih rendah.

Secara umum, dengan adanya aturan ini akan memudahkan Wajib Pajak  untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga, dengan adanya kemudahan ini ditambah kemudahan lain yang telah ada, maka Wajib Pajak akan menjadi lebih patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Demikian disampaikan. Terima Kasih,

ttd
Chandra Budi 
Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak