23 Oktober 2015

Buku Kumpulan Soal dan Pembahasan Masuk USM PKN STAN 2016



Buku Kumpulan Soal dan Pembahasan Ujian Masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2016
Digunakan untuk persiapan Ujian Saringan Masuk Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara USM PKN STAN tahun 2016

22 Oktober 2015

Sanksi Pidana Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Sanksi Pidana dalam Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:
1.    Setiap orang yang karena kealpaannya:
a.    tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b.    menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
2.    Setiap orang yang dengan sengaja:
a.    tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
b.    menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
c.    tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
d.    menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
e.    menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
f.     memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
g.    tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
h.    tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
i.      tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3.    Pidana sebagaimana dimaksud pada nomor 1 ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
4.    Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

5.    Setiap orang yang dengan sengaja:
a.    menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
b.    menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
6.    Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7.    Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
8.    Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
9.    Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
10.  Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sanksi Administrasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dijelaskan mngenai Sanksi Adminisnistrasi sebagai berikut:
No
Jenis Pajak
Sanksi Administrasi (Bunga terlambat bayar)
Sanksi Terlambat/ Tidak Lapor
1
   PPh Pasal 4 ayat (2)
2% per bulan
Rp100.000,00
2
   PPh Pasal 21
2% per bulan
Rp100.000,00
3
   PPh Pasal 23
2% per bulan
Rp100.000,00
4
   PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah
2% per bulan
Rp100.000,00
5
   PPN dan PPnBM - Bendaharawan
2% per bulan
Rp500.000,00


Pelaporan pajak Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Pelaporan pajak adalah bentuk pertanggungjawaban bendahara atas kewajiban perpajakan kepada negara melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar.
No
Jenis Pajak
Menggunakan SPT
Batas Waktu Pelaporan
1
   PPh Pasal 4 ayat (2)
SPT Masa Pasal 4 ayat (2)
Tanggal 20 bulan berikutnya
2
   PPh Pasal 21
SPT Masa PPh Pasal 21
Tanggal 20 bulan berikutnya
3
   PPh Pasal 23
SPT Masa PPh Pasal 23
Tanggal 20 bulan berikutnya
4
   PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah
SPT Masa PPh 22
Tanggal 14 bulan berikutnya
5
   PPN dan PPnBM - Bendaharawan)
SPT Masa PPN Pemungut
Tanggal 14 bulan berikutnya


Untuk Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 wajib menggunakan e-SPT apabila jumlah bukti pemotongan dan/atau SSP dan/atau bukti Pbk lebih dari 20 dokumen dalam satu masa pajak;

Pembayaran Pajak Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Pembayaran Pajak dilakukan ke Bank Persepsi atau kantor POS menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pembayaran Pajak dapat dilakukan melalui ATM, Mobile Banking, dan Internet Banking melalui System Billing System.
No
Jenis Pajak
Batas Waktu Pembayaran
1
   PPh Pasal 4 ayat (2)
Tanggal 10 bulan berikutnya
2
   PPh Pasal 21/24
Tanggal 10 bulan berikutnya
3
   PPh Pasal 23/27
Tanggal 10 bulan berikutnya
4
   PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah
Pada hari yang sama saat penyerahan barang
5
   PPN dan PPnBM - Bendaharawan
Tanggal 7 bulan berikutnya
Beberapa hal yang perlu diperhatikan

  1. Dalam hal pencairan anggaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), maka pemindahbukuan pajak yang dilakukan oleh KPPN merupakan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang, namun Surat Setoran Pajak tetap dipersiapkan oleh bendahara yang bersangkutan.
  2. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
  3. Bendahara sebagai Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan;
  4. Bendahara sebagai Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan PNS di satuan kerjanya, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.
  5. Bendahara sebagai Pemungut PPN melakukan validasi Faktur Pajak yang diterbitkan oleh rekanan

Bea meterai Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumen yang bersifat perdata, seperti dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan.
No
Objek
Tarif
1
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
Rp6.000,00
2
akta-akta notaris termasuk salinannya.
Rp6.000,00
3
akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
Rp6.000,00
4
Surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, billing statement, dll:


a. 0 s.d. Rp250.000,00; -
-

b. Di atas Rp250.000,00 s.d. Rp1.000.000,00;
Rp3.000,00

c. Di atas Rp1.000.000,00.
Rp6.000,00
5
Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep.
Rp6.000,00
6
Cek dan bilyet giro.
Rp3.000,00
7
Efek atau sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun:


a. Harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,00;
Rp3.000,00

b. Harga nominal di atas Rp1.000.000,00.
Rp6.000,00
8
Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan.
Rp6.000,00
Bea Meterai tidak dikenakan atas:
1.    dokumen yang berupa :
a.    surat penyimpanan barang;
b.    konosemen;
c.    surat angkutan penumpang dan barang;
d.    keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
e.    bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
f.     surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
g.    surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf f.
2.    segala bentuk Ijazah;
3.    tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu;
4.    tanda bukti penerimaan uang Negara dari kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;
5.    kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintahan Daerah dan bank;
6.    tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
7.    dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut;
8.    surat gadai yang diberikan oleh Perusahaan Jawatan Pegadaian;
9.    tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dokumen yang merupakan objek Bea Meterai yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasan atas Bea Meterai dan denda administrasi tersebut dilakukan dengan cara Pemeteraian Kemudian di Kantor Pos.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan. Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN.
Besarnya PPN yang wajib dipungut adalah: 10% x harga beli. Terhadap Rekanan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif tetap sebesar 10%.
Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara yaitu:
1.    pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
2.    pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate;
3.    pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
4.    pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);
5.    pembayaran atas rekening telepon;
6.    pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;

7.    pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final adalah:
1.    Persewaan tanah dan/atau bangunan
a.    objek PPh Final adalah sewa tanah dan/ atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri.
b.    besarnya PPh Final yang dipotong adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, baik yang menyewakan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.
c.    jumlah bruto nilai persewaan adalah jumlah yang dibayarkan/terutang oleh penyewa termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan service charge (baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan).
2.    Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
a.    objek PPh final adalah penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati.
b.    besarnya PPh Final yang dipungut adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
3.    Jasa konstruksi
a.    pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
b.    perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
c.    pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
d.    pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
e.    Tarif dan Dasar Pengenaan PPh Final Jasa Konstruksi:
Jasa Konstruksi
Kualifikasi
Grade
Tarif PPh FInal
Pelaksana Konstruksi
Kecil
1 - 4
2%

Selain kecil
5 – 7
3%

Tidak memiliki kualifikasi
Tidak punya
4%
Perencana/Pengawas
Dengan kualifikasi usaha
1 – 7
4%
Konstruksi
Tanpa kualifikasi usaha
Tidak punya
6%