13 Januari 2016

5 Hal Untuk Antisipasi Tahun Penegakan Hukum

Oleh: Riza Almanfaluthi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Anton (bukan nama sebenarnya) panik siang itu. Dengan tergesa-gesa ia mengontak istrinya yang berada di rumah. Rupanya, ia mau mengabarkan kalau pabriknya sudah digerebek petugas pajak dan aparat kepolisian. Anton tak menyadari bahwa pengabaiannya terhadap pelaporan pajak berbuah petaka. Sampai suatu ketika rekening banknya diblokir, dicegah bepergian ke luar negeri, hingga kini berujung pada proses penyanderaan.

Bukti Potong PPh Pasal 21

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

8 Januari 2016

Tarif PPh Orang Pribadi dan Badan

Sanksi Administrasi Perpajakan


Proses Bisnis Perpajakan


PPh Final Bruto Tertentu

Contoh Laporan Keuangan

Penyusutan


Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Faktur Pajak

Bayar - ID Billing ATM Mandiri


Bayar - ID Billing ATM BRI


Bayar - ID Billing Internet Banking BRI


Bayar - ID Billing Internet Banking Bank Mandiri



Bayar - Registrasi Billing System 1 sse.pajak.go.id

Biaya Yang Dibolehkan Sebagai Pengurang Penghasilan Bruto

A Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:
  1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha;
  2. Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi;
  3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (untuk OP);
  4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta;
  5. Kerugian dari selisih kurs;
  6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan (Pasal 6 UU PPh);
  8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan memenuhi syarat tertentu (Pasal 6 UU PPh);
  9. Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib (PP Nomor 60 Tahun 2010);
  10. Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak tertagih khusus untuk usaha bank, leasing, cadangan untuk usaha asuransi, Penjamin LPS, cad. Penanaman kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, dan cad. Biaya penutupan limbah (KMK Nomor : 204/KMK.04/2000);

B Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5 tahun sebelumnya) (yang memenuhi ketentuan pada Pasal 6 UU PPh)

C Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang terbatas berupa: (yang memenuhi ketentuan pada PMK Nomor 83/PMK.03/2009)
  1. Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai, atau
  2. Natura dan kenikmatan di daerah terpencil, atau
  3. Natura berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (baju seragam satpam)

D Sumbangan Khusus untuk : (yang memenuhi ketentuan pada Pasal 6 UU PPh)
  1. Bencana Nasional,
  2. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia,
  3. Pembangunan infrastruktur sosial,
  4. Fasilitas pendidikan , dan
  5. Pembinaan olahraga

E Untuk biaya kendaraan sedan, sejenis boleh dibebankan 50% (yang memenuhi ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 220/PJ./2002)

F Untuk biaya telepon seluler dapat dibebankan 50% (yang memenuhi ketentuan pada KEP-220/PJ./2002). Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan

Pengeluaran Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

  1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun
  2. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
  3. Pembentukan dana cadangan (kecuali cadangan untuk jenis usaha tertentu yang ditetapkan keputusan menteri keuangan)
  4. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwi guna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi
  5. Penggantian/ imbalan pekerjaan/jasa yg diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
  6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa
  7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan (sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b UU PPh)
  8. Pajak penghasilan
  9. Biaya yang dibebankan/ dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungan
  10. Gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
  11. Sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan