30 Juni 2016

Lapor SPT Masa melalui DJP Online


jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak adalah hari libur


Tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur (hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, atau cuti bersama secara nasional), pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

24 Juni 2016

Pidana bagi Bendahara tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Hitung - Pajak Penghasilan Sewa Kosan. Toko, Ruko, rumah, dan lainnya

Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri,dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Pasal 4 ayat (2)

Tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan dan bersifat final. 

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan


14 Juni 2016

Konsep Jawaban Surat Permintaan Data dan/.atau Keterangan dari Kantor Pelayanan Pajak

Konsep Jawaban Surat Permintaan Data dan/.atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor Pelayanan Pajak. Jangka Waktu 14 hari Kerja sejak diterima SP2DK, atau lebih baik menghubungi petugas yang ditunjuk.


Pembayaran PPh Final (5%) Pengalihan Hak Tanah/Bangunan harus ada validasi dari Kantor Pajak

Pembayaran PPh Final (5%) saat Jual Beli /Pengalihan Hak Tanah/Bangunan harus ada validasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 





Lapor SPT Tahunan PPh OP 1770 S dan 1770 SS tahun pajak 2013, 2014, dan 2015

Lapor SPT Tahunan PPh OP 1770 S dan 1770 SS dapat untuk tahun pajak 2013, 2014, dan 2015

9 Juni 2016

Syarat Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak


Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, seorang kuasa harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang dilampiri dengan dokumen kelengkapan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang menangani pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dikuasakan.

Dalam hal seorang kuasa merupakan konsultan pajak, dokumen kelengkapan sebagai berikut:
  1. fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;
  2. surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
  3. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  4. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Dalam hal seorang kuasa merupakan karyawan Wajib Pajak, dokumen kelengkapan sebagai berikut:
  1. fotokopi sertifikat brevet di bidang perpajakan, ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, atau sertifikat konsultan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  2. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  3. fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  4. fotokopi daftar karyawan tetap yang dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaporkan Wajib Pajak.
Dasar hukum: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 Tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa

8 Juni 2016

Syarat Permohonan Aktivasi EFIN

Formulir Aktivasi EFIN
Formulir Aktivasi EFIN: PDF dan Doc
  • Untuk dapat melakukan pendaftaran pada DJP Online atau Sistem Elektronik yang disediakan oleh Penyedia Layanan SPT Elektronik, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN.
  • Permohonan permohonan aktivasi EFIN dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN
  • Dalam hal permohonan aktivasi EFIN dinyatakan tidak lengkap, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan ulang dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan.
Syarat dan ketentuan pengajuan permohonan aktivasi EFIN

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
  1. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
  2. Wajib Pajak mengisi, manandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Kosultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat dan lokasi lain yang ditentukan oleh KPP atau KP2KP;
  3. Wajib Pajak menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: identitas diri berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga Negara Indonesia; atau Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara asing; dan
  4. Wajib Pajak menunjukan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
  5. menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
Bagi Wajib Pajak Badan
  1. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
  2. pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
  3. pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: surat penunjukan pengurus yang bersangkutan untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
  4. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dentitas diri berupa : KTP dalam hal pengurus merupakan warga Negara Indonesia; atau Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus merupakan warga negara asing; kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan; dan kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak badan.
  5. menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
Wajib Pajak Badan merupakan kantor cabang
  1. pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN ke KPP tempat Wajib Pajak kantor cabang terdaftar;
  2. pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili badan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: surat pengangkatan pimpinan kantor cabang; surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
  3. menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa identitas diri berupa: KTP dalam hal pengurus merupakan warga Negara Indonesia; atau Paspor dan KITAS atau KITAP dalam hal pengurus merupakan warga negara asing; kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan; dan kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang.
  4. menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
Wajib Pajak Bendahara Pemerintah
  1. permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk menjadi bendahara pemerintah;
  2. pegawai yang ditunjuk menjadi bendahara pemerintah mengisi, menandatangani dan menyampaikan Formulir Permohonan Aktivasi EFIN dengan mendatangi secara langsung KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
  3. pegawai yang ditunjuk menjadi bendahara pemerintah menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa: surat penunjukan pegawai yang bersangkutan menjadi bendahara pemerintah. 
  4. Menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dentitas diri berupa : KTP, kartu NPWP atau SKT atas nama yang bersangkutan; dan kartu NPWP atau SKT atas nama Wajib Pajak Bendahara.
  5. menyampaikan alamat e-mail aktif yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.
Dasar hukum: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online