20 Juli 2016

Handout Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Poin - Poin Penting UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty / TA)

I. Pengertian

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak dengan cara mengungkap harta yang belum dilapor di SPT PPh dan membayar Uang Tebusan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan.

II. Pihak Yang Tidak Boleh Mengikuti TA

Wajib Pajak (WP) yang tidak boleh mengikuti TA adalah Wajib Pajak yang sedang :

- Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan
- Dalam proses peradilan ; atau
- Menjalani hukuman pidana
Atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

12 Juli 2016

Tax Amnesty, Pengampunan Pajak





 

 







Formulir:
  1. Formulir Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Induk)
  2. Template Daftar Harta dan Utang
  3. Permohonan SKB PPh atas Pengalihan Hak atas Saham
  4. Permohonan SKB PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan
  5. Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar (Untuk Wajib Pajak Badan) & (Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)
  6. Surat Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan Pengajuan Upaya Hukum
  7. Surat Pernyataan Besaran Peredaran Usaha
  8. Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan Pengajuan
  9. Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan
  10. Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan dari Dalam Negeri ke Luar Negeri
  11. Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah NKRI
  12. Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan

Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalamrangka Pengampunan Pajak
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi Yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
  9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka PelaksanaanPengampunan Pajak

Bedah buku Pajak Menurut Syariah

Gusfahmi menjelaskan bahwa Islam sebagai Ad-Din (sistem kehidupan) mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk juga bagaimana cara pemerintah memperoleh pendapatan (mawarid ad daulah). Sumber pendapatan Negara menurut Sistem Ekonomi Islam adalah Ghanimah (harta rampasan perang), Fa’i (harta yang diperoleh tanpa peperangan), Jizyah (pajak kepala), Kharaj (sewa tanah), Ushr (bea masuk) dan Zakat. Disamping pendapatan utama, ada pula pendapatan sekunder yang diperoleh tidak tetap, yaitu: ghulul, kaffarat, luqathah, waqaf, uang tebusan, khums/rikaz, pinjaman, amwal fadhla, nawa’ib, hadiah, dan lain-lain

1 Juli 2016

Update PTKP 2016 menunggu Update eSPT Masa PPh Pasal 21

Update PTKP 2016, jika memang perlu dalam waktu dekat, jika belum sebaiknya menunggu update/Patch eSPT Masa PPh Pasal 21 dari www.pajak.go.id

Secara prinsip untuk pelaporan di eSPT Masa PPh Pasal 21, perubahan PTKP tidak berpengaruh pada entry data Pemotongan PPh pasal 21 Pengawai tetap masa dan Pemotongan PPh pasal 21 Bukti Potong final/tidak final masa, tapi jika ada pembuatan Bukti Potong 1721 A1 /A2, maka perlu update PTKPnya. Biasakan BackUp dulu databasenya