July 12, 2016

Tax Amnesty, Pengampunan Pajak





 

 







Formulir:
  1. Formulir Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Induk)
  2. Template Daftar Harta dan Utang
  3. Permohonan SKB PPh atas Pengalihan Hak atas Saham
  4. Permohonan SKB PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan
  5. Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak atau Kurang Dibayar (Untuk Wajib Pajak Badan) & (Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi)
  6. Surat Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan Pengajuan Upaya Hukum
  7. Surat Pernyataan Besaran Peredaran Usaha
  8. Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan Pengajuan
  9. Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan
  10. Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan dari Dalam Negeri ke Luar Negeri
  11. Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di Dalam Wilayah NKRI
  12. Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan

Dasar Hukum:
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wiayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalamrangka Pengampunan Pajak
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.03/2016 tentang Penetapan Bank Persepsi Yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
  9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka PelaksanaanPengampunan Pajak

No comments: