3 Agustus 2016

NPWP Istri, Wanita Kawin, dan Anak belum dewasa

Pendaftaran Isteri
Pada prinsipnya sistem administrasi perpajakan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga hanya terdapat satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan demikian, terhadap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suami sebagai kepala keluarga. Dalam hal ini wanita kawin telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum kawin, wanita kawin tersebut harus mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alasan bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Penjelasan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011

NPWP wanita kawin
Pada dasarnya wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama suaminya. Namun demikian, dalam hal wanita kawin ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara terpisah dari suaminya, maka wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Penjelasan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Kategori untuk isteri yang ingin memiliki NPWP adalah PH pisah harta, dan MT Memilih terpisah

Pendaftaran Anak
Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang PPh, Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Penghasilan tersebut masuk ke dalam penghasilan ayahnya sebagai kepala keluarga. Jadi anak Belum dewasa tidak perlu melakukan permohonan pendaftaran NPWP

Kategori Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP)
  1. Orang Pribadi (Induk), yaitu terdiri dari Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga;
  2. Hidup Berpisah (HB), yaitu suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sendiri;
  3. Pisah Harta (PH), yaitu suami-istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis;
  4. Memilih Terpisah (MT), yaitu wanita kawin yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami; dan 
  5. Warisan Belum Terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.


2 Agustus 2016

Frequenty Asked Question Amnesti Pajak

Siapa saja yang boleh mengikuti Amnesti Pajak?
Jawaban:
Setiap WP baik OP maupun Badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak, kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan.
Oleh karena itu, bagi WP yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai Pemotong/Pemungut saja, tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak, misalnya WP Bendahara atau WP yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan seperti WP Joint Operation.

Bagi Orang Pribadi atau Badan yang belum memiliki NPWP, apakah dapat mengikuti Amnesti Pajak? Jawaban:
Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP. Setelah memiliki NPWP, Orang Pribadi dan Badan dapat mengikuti Amnesti Pajak.

1 Agustus 2016

Error Billing System

ERROR REGISTRASI SSE1 (sse.pajak.go.id)

  • Saat Registrasi muncul pesan USER ID sudah ada
Penyebab dan solusi

  • NPWP sudah terdaftar
  • Untuk cek data pendaftaran hubungi: Kring pajak (021) 1500200, Call center e-billing di (021) 52903801-08, atau Hubungi Petugas KPP input permasalahan di Lasis Online

LINK AKTIVASI AKUN SSE1 (sse.pajak.go.id) TIDAK DITERIMA

  • Email dari pajak yang berisi link aktivasi tidak masuk ke email yang didaftarkan
Penyebab dan Solusi:
  • Dianggap spam, periksa folder spam
  • Salah input email, tunggu tiga  hari kemudian registrasi ulang atau hubungi call center e-billing
  • Email aktivasi tidak terkirim karena diblokir oleh server email tujuan, hubungi admin domain email

LINK AKTIVASI AKUN SSE1 (sse.pajak.go.id) BERMASALAH

  • Notifikasi: Data tidak ditemukan
Penyebab dan Solusi:
  • Link aktivasi expired (3x24 jam sejak registrasi), registrasi ulang
  • Double click link aktivasi, akun sudah aktif silahkan login

GAGAL LOGIN SSE1 (sse.pajak.go.id)
  • Saat Login muncul pesan “Login tidak berhasil”
Penyebab dan Solusi:

  • User salah memasukkan NPWP dan PIN
  • Pastikan NPWP dan PIN diisi dengan benar: NPWP 15 digit angka tanpa tanda baca dan PIN terakhir yang digunakan

LUPA PIN SSE1 (sse.pajak.go.id)

  • Lupa PIN terakhir yang digunakan
  • PIN terakhir tidak dapat digunakan
Solusi:

  • Dapatkan PIN baru dengan: klik Lupa PIN pada halaman login, kemudian  masukkan NPWP dan email yang sudah didaftarkan

GAGAL MENDAPATKAN PIN BARU dari SSE1 (sse.pajak.go.id)

  • Saat Lupa PIN muncul pesan “Error saat generate PIN, silahkan hubungi admin sistem”
Penyebab dan Solusi:

  • Pembatasan lupa PIN karena migrasi data SSE ke DJP Online (SSE2)
  • Untuk mendapatkan PIN baru hubungi: Kring pajak (021) 1500200, Call center e-billing (021) 52903801-08, atau Lasis Online Hubungi Petugas KPP input permasalahan di Lasis Online

LUPA/GANTI EMAIL untuk SSE1 (sse.pajak.go.id)

  • WP lupa email yang didaftarkan
  • Email terdaftar tidak dapat diakses
Solusi:

  • Untuk mengetahui data registrasi dan mengubah email terdaftar dapat dilakukan dengan langkah: Menghubungi Petugas KPP input permasalahan di Lasis Online

JENIS KODE AKUN PAJAK atau KODE JENIS SETORAN TIDAK DITEMUKAN

  • Kode jenis pajak dan kode jenis setor yang akan dibayarkan tidak ditemukan
Penyebab dan solusi:

  • Jenis Wajib Pajak tidak sesuai dengan masterfile WP
  • Untuk update data jenis peserta hubungi: Kring pajak (021) 1500200, Call center e-billing (021) 52903801-08 atau hubungi Petugas KPP input permasalahan di Lasis Online

GAGAL BUAT KODE BILLING pada SSE1 (sse.pajak.go.id)

  • Saat klik terbitkan kode billing muncul pesan: “Response Code: E1”  atau  “Request Time Out”
Penyebab dan Solusi

  • Sistem sedang sibuk
  • Coba beberapa saat lagi

GAGAL LOGIN SSE2 (djponline.pajak.go.id) UNTUK USER HASIL MIGRASI dari SSE1 (sse.pajak.go.id)

  • Muncul pesan: SO005-Email sudah digunakan, silahkan reset password dengan ubah email
Penyebab dan Solusi:

  • Beberapa NPWP terdaftar dengan email yang sama di SSE1
  • Ubah email dengan cara melakukan reset password dengan ubah email menggunakan EFIN yang sudah didapatkan dari KPP

LUPA PIN SSE1 UNTUK LOGIN SSE2 (djponline.pajak.go.id)

  • Tidak bisa login ke SSE2 (djponline.pajak.go.id) karena lupa PIN SSE1
Solusi:

  • Untuk mendapatkan PIN baru: Klik Reset password di halaman DJP Online dan gunakan EFIN yang sudah didapatkan dari KPP

GAGAL BUAT KODE BILLING pada SSE2 (djponline.pajak.go.id)
  • Saat klik terbitkan kode billing muncul pesan: “Gagal saat pembuatan kode billing”  atau “Request Time Out”
Penyebab dan Solusi:
  • Sistem sedang sibuk
  • Coba beberapa saat lagi