23 September 2016

Nilai Wajar dan Nomor Dokumen Kepemilikan Harta Tax Amnesty

Objek Harta Tax Amnesty

Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan pada SPT Tahunan PPh ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
Dalam hal nilai Harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan: nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
Yang dimaksud dengan “nilai wajar” adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.

NO
CONTOH HARTA
CONTOH PENILAIAN HARTA
1
Tabungan, Deposito
Saldo per 31 Desember 2015
2
Persediaan Usaha
Nilai stok persediaan barang dagangan per 31 Desember 2015
3
Saham
Saldo per 31 Desember 2015
4
Mobil, Sepeda Motor,
Nilai Jual (bekas) per 31 Desember 2015
5
Perhiasan
Nilai Jual per 31 Desember 2015
6
Peralatan Elektronik, mebelair
Nilai Jual (bekas) per 31 Desember 2015
7
Rumah, Tanah
Nilai Jual per 31 Desember 2015
8
Asuransi unit link
Nilai investasi per 31 Desember 2015

Nomor Dokumen Kepemilikan Harta

22 September 2016

Contoh Pengisan Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan (PPh) Final 1% Omzet

Pembayaran secara manual menggunakan SSP dapat digunakan di:
1. Kantor POS Persepsi sampai dengan 31 Desember 2016
2. Bank Persepsi yang selanjutnya diserahkan ke Costumer Service untuk dibuatkan ID Billing nya


21 September 2016

Video eFiling 2016

Registrasi DJP Online

Pengisian SPT Tahunan PPh OP Formulir 1770 S 

Loader e-SPT

Video eSPT Tahunan PPh Badan

Simulasi Pengisian e-SPT PPh Tahunan Badan WP Penghasilan Non Final

Simulasi Pengisian e-SPT PPh Tahunan Badan WP Penghasilan Final

Video Amnesti Pajak

Instruksional Amnesti Pajak

Alur Pelayanan Surat Pernyataan Harta Amnesti Pajak di KPP

Simulasi Pengisian Surat Pernyataan Harta (SPH)

Prosedur yang harus ditempuh untuk memanfaatkan amnesti pajak

20 September 2016

Video Tutorial e-Faktur

Registrasi dan Konfigurasi Aplikasi e-Faktur Pajak


Rekam Referensi Nomor Seri Faktur Pajak

Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak Masukan

Start Uploader

Export Import CSV


Faktur Pajak Batal

Faktur Pajak Pengganti

Retur Faktur Pajak Masukan & Retur Faktur Pajak Keluaran

SPT

1 September 2016

1 Keluarga 1 NPWP 1 SPT Tahunan saja

Penghapusan NPWP


Sesuai Pasal 40 ayat (1) huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 38/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak, disebutkan Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak non efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan

Diketahui bahwa jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP oleh Seksi Pemeriksaan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 1 bulan sejak diterbitkan SP2 dan Wajib Pajak Badan/Bendahara adalah 4 bulan sejak diterbitkannya SP2, sedangkan sebelum permohonan penghapusan diterbitkan Wajib Pajak tersebut masih dalam pengawasan rutin oleh KPP.

Sebaiknya setiap permohonan penghapusan NPWP Orang Pribadi, Badan, atau Pemungut disertai dengan Permohonan Non Efektif, sehingga Wajib Pajak terhindar dari pengawasan rutin oleh KPP, khususnya Pembayaran dan Pelaporan SPT, apabila ada pelaporan SPT yang tidak dilakukan dapat dikenai Sanksi Administrasi.