28 November 2017

Buku Saku Dana Desa - Kementerian Keuangan RI

 Buku Saku Dana Desa dengan tema “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan“. Diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai stakeholder, baik bagi kepala desa dan aparaturnya, aparaturnya, eksekutif di Daerah dan Pusat, anggota anggota Legislatif maupun maupun masyarakat 

Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final

24 November 2017

Badan Lembaga penerima Zakat dan Sumbangan Keagamaan Pengurang Penghasilan Bruto



Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

21 November 2017

Aspek Perpajakan dalam Bidang e-Commerce

Lapor - SPT Masa PPh Pasal 23 -Contoh Bendahara BOS




Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid II

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang memiliki harta yang belum dilaporkan baik dalam SPT Tahunan 2015 maupun dalam Surat Pernyataan Harta Tax Amnesty secara sukarela. Wajib Pajak mengungkapkan sendiri harta tersebut dengan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, sepanjang Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak. Jika Wajib Pajak mengungkapkan secara sukarela maka tidak ada pengenaan sanksi sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Sanksi Pasal 18 UU Pengampunan Pajak sederhananya adalah Harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan 2015 dan tidak ikut Tax Amnesty, harta tersebut dianggap tambahan penghasilan, dikenai pajak. Serta harta yang belum diungkap pada Surat Pernyataan Harta program Tax Amnesty, harta tersebut dianggap tambahan penghasilan, dikenai pajak ditambah sanksi kenaikan 200%.

Aspek Perpajakan Belanja yang sering dilakukan oleh Bendahara sumber Dana BOS


4 Oktober 2017

28 September 2017

Down-Time Aplikasi e-Nofa dan e-Faktur dan Launching eFaktur versi 2.0

Down-Time Aplikasi e-Nofa dan e-Faktur 
Akan dimulai pada hari Jumat 29 September 2017 pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 1 Oktober 2017 pukul 07.00 WIB. Selama masa down-time tersebut Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengakses aplikasi tersebut, terutama untuk pelayanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara online dan permintaan persetujuan (upload) e-Faktur. Aplikasi e-Faktur Desktop tetap dapat digunakan untuk membuat SPT Masa PPN 1111.

Antisipasi Down-Time Aplikasi e-Nofa dan e-Faktur:

  1. Aplikasi e-Faktur Desktop versi v.2.0 dapat diakses pada halaman https://efaktur.pajak.go.id mulai tanggal 25 September 2017 atau link Download eFaktur.
  2. untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database e-Faktur) Pengusaha Kena Pajak perlu melakukan back-up database (folder db yang sedang digunakan);
  3. Pengusaha Kena Pajak perlu menyalin database (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-Faktur terbaru.

Peluncuran Aplikasi e-Faktur Desktop Versi V2.0, e-Faktur Web-Based, Dan e-Faktur Host-To-Host

DJP akan melakukan update aplikasi e-Faktur Desktop dan meluncurkan aplikasi baru pada 1 Oktober 2017. Aplikasi e-Faktur tersebut adalah:
  1. Aplikasi e-Faktur Desktop versi v.2.0 (menggantikan versi yang telah ada saat ini);
  2. Aplikasi e-Faktur Web-based;
  3. Aplikasi e-Faktur Host-to-Host;

Aplikasi e-Faktur Web-based dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host dapat digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak

Fitur tambahan aplikasi e-Faktur Desktop versi v.2.0:
  1. Pembatalan Faktur Pajak yang bisa dilakukan setelah lawan transaksi menyetujuinya;
  2. Pembatalan Retur Faktur Pajak;
  3. Peringatan pada saat nilai transaksi yang direkam melebihi Rp1.000.000.000,00;
  4. Notifikasi untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom Referensi untuk Pembeli yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau 00.000.000-0.000.000;
  5. Perbaikan bugs pada saat cetak nota retur;
  6. Penambahan Cap "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 96 TAHUN 2015”;
  7. Penambahan Cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 74 TAHUN 2015”;
  8. Penambahan Cap "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015”.

Infografis terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017

Berikut infografis terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

13 September 2017

Buku Soal dan Pembahasan USM PKN STAN 2018 Comeback Edition



 

Fitur Buku :
5 paket soal USM STAN ( termasuk soal USM STAN tahun 2017) dan pembahasannya.
3 paket soal prediksi dan pembahasannya.
1 paket prediksi TKD
Tips mengerjakan soal kurang dari 20 detik
Time Planning
Tips persiapan dan Mengerjakan USM STAN
Assesment psycotest dan TKD Online
Rahasia lulus tes kesehatan dan kebugaran
Profil STAN  dan informasi penempatan lulusan
Peta Kampus
Spesifikasi buku :
Jumlah Halaman : 180 Hal
Berat Kertas : HVS 70grUkuran Kertas : A4
Kualitas Bending : Super Strong (SS) - White Glue
Cover : Doff and Spot UV-Kertas AC 260gr
Harga: 40.000

12 Juli 2017

Meterai Asli


Berdasarkan PMK nomor 65/PMK.03/2014, beberapa ciri meterai desain baru antara lain :

  1. Meterai tempel desain baru dengan nominal Rp 3.000,00 memiliki warna biru, sedangkan nominal Rp 6.000,00 memiliki warna hijau;
  2. Gambar garuda lambang Negara Republik Indonesia berada di pojok kanan atas dengan warna ungu;
  3. Teks “METERAI”, “TEMPEL” disebelah kiri gambar Garuda dengan warna ungu;
  4. Mikroteks “DITJEN PAJAK”, dibawah teks “TEMPEL”;
  5. Teks “TGL” dan angka “20” dibawah mikroteks “DITJEN PAJAK”;
  6. Teks nominal “3000” dan “6000” di pojok kiri bawah berwarna ungu;
  7. Teks “TIGA RIBU RUPIAH” DIBAWAH TEKS NOMINAL “3000” dengan warna ungu, teks “ENAM RIBU RUPIAH” DIBAWAH TEKS NOMINAL “6000” dengan warna ungu;
  8. Motif Roset blok berupa bunga berada di sebelah kanan bawah. Motif tersebut dapat berubah warna bila dimiringkan. Untuk nominal Rp. 3000,00 perubahan dari hijau ke biru, dan untuk nominal Rp. 6000,00 perubahannya dari magenta ke hijau;
  9. Memiliki 17 digit nomor seri berwarna hitam;
  10. Terhadap hologram di bagian kiri meterai tempel;
  11. Memiliki perforasi bentuk bintang pada bagian tengah di sisi kiri;
  12. bentuk oval di sisi kanan dan kiri, dan bentuk bulat di semua sisi meterai.


Setelah mengetahui ciri-ciri meterai tempel desain baru tersebut, apabila anda akan membeli meterai tempel, harap diperhatikan ciri-cirinya. Jangan tergiur dengan tawaran harga murah yang menjual dibawah nilai nominalnya karena terindikasi meterai tempel yang dijual adalah meterai palsu. Meterai yang asli dijual sesuai dengan nilai nominalnya dan disebarluaskan oleh pemerintah melalui PT. Pos Indonesia.

4 Juli 2017

PPh Pasal 25 Jasa Konstruksi

Pasal 8C Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi disebutkan Bagi Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak Tahun Pajak 2009 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.