December 29, 2017

Bukti Pembayaran Pajak yang Sah

Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak diakui sebagai bukti pembayaran yang sah dalam hal telah memperoleh NTPN dan NTB

Nomor Seri Faktur Pajak tidak valid

Ketika memasukkan Faktur Pajak (Pajak Masukan), eFaktur menolak karena Nomor Seri Faktur Pajak tidak valid, bukan jatah PKP Penjual atau tanggal faktur Pajak sebelum jatah NSFP diberikan


Saluran Pembuatan ID Billing dan Pembayarannya


December 20, 2017

Android Perpajakan


Aplikasi berbasis Android Web Pajeg Lempung bersifat online berisi rangkuman, persyaratan, formulir, SPT dan Manual/contoh penyelesaian permasalahan perpajakan.  

Aplikasi berbasis Android Pelayanan Perpajakan secara offline berisi rangkuman, persyaratan, formulir dan SPT. 
Aplikasi sederhana yang berisi memberikan informasi dan pelayanan perpajakan. Berisi rangkuman perpajakan pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3), Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Bea Meterai. Dilengkapi persyaratan permohonan permasalahan perpajakan dan formulirnya. Terdapat pula download formulir Bukti Potong, Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). 

Beberapa aplikasi tidak diberikan izin oleh gadget untuk mendownload file, termasuk contohnya formulir, SPT Masa, SPT Tahunan, atau Bukti potong ke gadget Anda. Anda hanya perlu membuka izin penyimpanan internal aplikasi tersebut pada menu setting (setelan) gadget Anda. Petunjuk memberikan izin aplikasi mendownload form.

Faktur Pajak bagi Pembeli tidak Ber-NPWP


December 19, 2017

antara Kuitansi dan SPJ

Bendahara Pemerintah dalam melakukan belanja barang atau jasa, sering sekali bingung menghitung PPN, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Berikut gambaran sederhana penghitungannya, dibedakan kuitansi sudah termasuk PPN dan kuitansi belum termasuk PPN. Manual antara Kuitansi dan SPJ

November 28, 2017

Buku Saku Dana Desa - Kementerian Keuangan RI

 Buku Saku Dana Desa dengan tema “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan“. Diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai stakeholder, baik bagi kepala desa dan aparaturnya, aparaturnya, eksekutif di Daerah dan Pusat, anggota anggota Legislatif maupun maupun masyarakat 

Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final

November 24, 2017

Badan Lembaga penerima Zakat dan Sumbangan Keagamaan Pengurang Penghasilan Bruto



Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

November 21, 2017

Aspek Perpajakan dalam Bidang e-Commerce

Lapor - SPT Masa PPh Pasal 23 -Contoh Bendahara BOS




Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid II

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang memiliki harta yang belum dilaporkan baik dalam SPT Tahunan 2015 maupun dalam Surat Pernyataan Harta Tax Amnesty secara sukarela. Wajib Pajak mengungkapkan sendiri harta tersebut dengan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, sepanjang Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak. Jika Wajib Pajak mengungkapkan secara sukarela maka tidak ada pengenaan sanksi sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Sanksi Pasal 18 UU Pengampunan Pajak sederhananya adalah Harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan 2015 dan tidak ikut Tax Amnesty, harta tersebut dianggap tambahan penghasilan, dikenai pajak. Serta harta yang belum diungkap pada Surat Pernyataan Harta program Tax Amnesty, harta tersebut dianggap tambahan penghasilan, dikenai pajak ditambah sanksi kenaikan 200%.

Aspek Perpajakan Belanja yang sering dilakukan oleh Bendahara sumber Dana BOS