16 Maret 2017

Short Link

s.id/eFormPajak > Manual eForm
s.id/PajakPAUD > Kewajiban Perpajakan WP Badan PAUD TK Lembaga Nirlaba
s.id/PajakPensiunan > Kewajiban Perpajakan WP Orang Pribadi Pensiunan
s.id/PajakPegawai > Kewajiban Perpajakan WP Orang Pribadi Pegawai
s.id/PajakBendahara > Kewajiban Perpajakan WP Bendahara Pemerintah
s.id/PajakUMKM > Kewajiban Perpajakan WP Orang Pribadi UMKM (Omzet < 4,8 M setahun)
s.id/APUsaha > Amnesti Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha (Omzet < 4,8 M setahun)
s.id/APPegawai > Amnesti Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai/Karyawan
s.id/SPHPegawai > Surat Pernyataan Harta atas Amnesti Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai
s.id/SPHUsaha > Surat Pernyataan Harta atas Amnesti Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
s.id/UsahaTA > Contoh Surat Pernyataan Harta Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
s.id/PegawaiTA > Contoh Surat Pernyataan Harta Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM
s.id/FormTA > Slide, Leaflet, Formulir Amnesti Pajak
s.id/eBilling > Manual membuat ID Billing
s.id/eFiling > Manual mengisi SPT melalui internet
s.id/Pajak > Pajeg Lempung.com
s.id/eSPT > Donwload Software SPT elektronik
s.id/KSWP > Konfirmasi Status Wajib Pajak
s.id/PascaTA > Tindak Lanjut setelah Tax Amnesty
s.id/NPWP > Seputar Nomor Pokok Wajib Pajak
s.id/BOS > Pajak Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
s.id/SoalSTAN > Pembahasan Soal Ujian Masuk PKN STAN
s.id/Bendahara > Pajak Bendahara
s.id/USMSTAN > Pembahasan Soal Ujian Masuk PKN STAN
s.id/STAN > Pembahasan Seputar PKN STAN
s.id/PPh > Seputar Pajak Penghasilan
s.id/PPh21 > Seputar Pajak Penghasilan Pasal 21
s.id/SPTTahunan > Seputar SPT Tahunan
s.id/PPN > Seputar Pajak Pertambahan Nilai
s.id/eFaktur > Seputar aplikasi eFaktur

14 Maret 2017

Harta Direktur CV. dan Harta CV.

Saat Dika mendirikan CV. AKU, telah menyerahkan peyertaan modal berupa rumah dan inventaris didalamnya menjadi aset CV. Maka, Dika memiliki harta penyertaan modal pada CV. AKU dan tentunya atas aset rumah yang menjadi kantor CV berserta inventarisnya "bukan" aset Dika perorangan, melainkan aset CV.

5 Maret 2017

Kewajiban PPN bagi Petani atau Pedagang Pengumpul



Lapor - SPT Tahunan PPh OP via internet - eFiling 2017




Surat Kuasa Khusus dan Surat Penunjukan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 pada prinsipnya mengatur mengenai ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu. Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu tersebut di atas, berupa:
  1. pengisian, penandatanganan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau SPT pembetulan yang tidak melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak (e-SPT);
  2. permohonan pengangsuran pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya;
  3. permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya;
  4. permohonan pemindahbukuan dan/atau proses penyelesaiannya;
  5. permohonan perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak bagi Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu dan/atau proses penyelesaiannya;
  6. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau proses penyelesaiannya;
  7. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak kriteria tertentu atau Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan/atau proses penyelesaiannya;
  8. permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dan/atau proses penyelesaiannya;
  9. pelaksanaan pemeriksaan;
  10. permohonan pembetulan dan/atau proses penyelesaiannya;
  11. pengajuan keberatan dan/atau proses penyelesaiannya;
  12. permintaan penjelasan untuk pengajuan keberatan dan/atau banding;
  13. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan/atau proses penyelesaiannya, termasuk terhadap sanksi administrasi atas surat ketetapan pajak Pajak Bumi (PBB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB;
  14. permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan/atau proses penyelesaiannya;
  15. permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar dan/atau proses penyelesaiannya;
  16. permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) PBB, yang tidak benar dan/atau proses penyelesaiannya;
  17. permohonan pengurangan PBB terutang dan/atau proses penyelesaiannya;
  18. permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan dan/atau proses penyelesaiannya;
  19. pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka;
  20. permohonan untuk memperoleh fasilitas perpajakan dan/atau proses penyelesaiannya;
  21. permintaan pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure);
  22. permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) danlatau proses penyelesaiannya;
  23. permohonan kode aktivasi dan password dalam rangka permintaan nomor seri Faktur Pajak;
  24. pemberian tanggapan Wajib Pajak terhadap permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
  25. menerima pemberitahuan Surat Paksa; dan
  26. pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu tainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat dikuasakan.