7 Mei 2017

Membayar Surat Tagihan Pajak karena Denda/Bunga Terlambat membayar PPh Final 1% Omzet (PP 46)

Wajib Pajak yang memiliki usaha dengan peredaran bruto tertentu wajib membayar PPh Final 1% Omzet. Bila pembayarannya terlambat dan terlambat lapor dapat dikenai Sanksi Administrasi Denda/Bunga. Pembuatan ID Billing melalui website dan dapat dibayar di Teller, ATM, EDC, atau Internet Banking.

Membayar Surat Tagihan Pajak karena Denda Tidak lapor SPT Tahunan PPh OP

Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat lapor atau tidak lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Form 1770, 1770S, dan 1770SS). Batas Waktu pelaporan paling lambat akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya (31 Maret tahun berikutnya). Denda yang dikenakan 100 ribu per tahun sesuai Undang-Undang KUP Pasal 7. Pembayaran denda tidak menggugurkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh OP (bila belum lapor SPT), karena pembayaran denda tidak mengakhiri kewajiban dan Wajib Pajak masih dapat dilakukan pemeriksaan pajak oleh Kantor Pajak.

Perbedaan SPT dan STP

SPT : Surat Pemberitahuan sebagai sarana pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak. STP : Surat Tagihan Pajak untuk menagih pajak, bunga, dan denda.

5 Mei 2017

PPh Final 1% Omzet (PP 46) Bank BPR Koperasi Leasing

Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Bank/Bank Perkreditan Rakyat/Koperasi Simpan Pinjam/Lembaga Pemberi Dana Pinjaman.

Bagi Wajib Pajak bank/bank perkreditan rakyat/koperasi simpan pinjam/lembaga pemberi dana pinjaman yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak bagi Wajib Pajak bank/bank perkreditan rakyat/koperasi simpan pinjam/lembaga pemberi dana pinjaman adalah jumlah seluruh penghasilan usaha jasa perbankan/peminjaman, antara lain:
  • pendapatan bunga, fee, komisi, dan seluruh penghasilan yang terkait dengan pemberian kredit/pinjaman, tidak termasuk pembayaran pokok kredit/pinjaman;
  • penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan atas simpanan di bank lain, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia
Dalam hal Wajib Pajak bank/bank perkreditan rakyat/koperasi simpan pinjam/lembaga pemberi dana pinjaman tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 46 Tahun 2013, atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 32/PJ/2014 Tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

4 Mei 2017

Perbedaan SPPT PBB dan SPT PPh/PPN

Perbedaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajek Pertambahan Nilai (PPN)