12 Juli 2017

Meterai Asli


Berdasarkan PMK nomor 65/PMK.03/2014, beberapa ciri meterai desain baru antara lain :

  1. Meterai tempel desain baru dengan nominal Rp 3.000,00 memiliki warna biru, sedangkan nominal Rp 6.000,00 memiliki warna hijau;
  2. Gambar garuda lambang Negara Republik Indonesia berada di pojok kanan atas dengan warna ungu;
  3. Teks “METERAI”, “TEMPEL” disebelah kiri gambar Garuda dengan warna ungu;
  4. Mikroteks “DITJEN PAJAK”, dibawah teks “TEMPEL”;
  5. Teks “TGL” dan angka “20” dibawah mikroteks “DITJEN PAJAK”;
  6. Teks nominal “3000” dan “6000” di pojok kiri bawah berwarna ungu;
  7. Teks “TIGA RIBU RUPIAH” DIBAWAH TEKS NOMINAL “3000” dengan warna ungu, teks “ENAM RIBU RUPIAH” DIBAWAH TEKS NOMINAL “6000” dengan warna ungu;
  8. Motif Roset blok berupa bunga berada di sebelah kanan bawah. Motif tersebut dapat berubah warna bila dimiringkan. Untuk nominal Rp. 3000,00 perubahan dari hijau ke biru, dan untuk nominal Rp. 6000,00 perubahannya dari magenta ke hijau;
  9. Memiliki 17 digit nomor seri berwarna hitam;
  10. Terhadap hologram di bagian kiri meterai tempel;
  11. Memiliki perforasi bentuk bintang pada bagian tengah di sisi kiri;
  12. bentuk oval di sisi kanan dan kiri, dan bentuk bulat di semua sisi meterai.


Setelah mengetahui ciri-ciri meterai tempel desain baru tersebut, apabila anda akan membeli meterai tempel, harap diperhatikan ciri-cirinya. Jangan tergiur dengan tawaran harga murah yang menjual dibawah nilai nominalnya karena terindikasi meterai tempel yang dijual adalah meterai palsu. Meterai yang asli dijual sesuai dengan nilai nominalnya dan disebarluaskan oleh pemerintah melalui PT. Pos Indonesia.

4 Juli 2017

PPh Pasal 25 Jasa Konstruksi

Pasal 8C Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi disebutkan Bagi Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak Tahun Pajak 2009 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

2 Juli 2017

Konfirmasi Status Wajib Pajak ( KSWP )



Formulir Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak: PDF  DOC

Dasar Peraturan
  1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri
  3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan)
  4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
  8. Peraturan Menteri Keuangan tentang Registrasi Kepabeanan
  9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
  10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
  11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
  12. Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal 22/A.8/2017 tentang KSWP
Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Kementerian ESDM 

Kewajiban melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 Aksi nomor 57 adalah Kewajiban melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak untuk layanan publik tertentu

Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan

Presentasi Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan (Bagi Permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016)