28 November 2017

Buku Saku Dana Desa - Kementerian Keuangan RI

 Buku Saku Dana Desa dengan tema “Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan“. Diharapkan dapat menjadi pegangan dan pedoman bagi berbagai stakeholder, baik bagi kepala desa dan aparaturnya, aparaturnya, eksekutif di Daerah dan Pusat, anggota anggota Legislatif maupun maupun masyarakat 

Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final

24 November 2017

Badan Lembaga penerima Zakat dan Sumbangan Keagamaan Pengurang Penghasilan Bruto



Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

21 November 2017

Aspek Perpajakan dalam Bidang e-Commerce

Lapor - SPT Masa PPh Pasal 23 -Contoh Bendahara BOS




Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid II

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang memiliki harta yang belum dilaporkan baik dalam SPT Tahunan 2015 maupun dalam Surat Pernyataan Harta Tax Amnesty secara sukarela. Wajib Pajak mengungkapkan sendiri harta tersebut dengan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, sepanjang Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak. Jika Wajib Pajak mengungkapkan secara sukarela maka tidak ada pengenaan sanksi sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Sanksi Pasal 18 UU Pengampunan Pajak sederhananya adalah Harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan 2015 dan tidak ikut Tax Amnesty, harta tersebut dianggap tambahan penghasilan, dikenai pajak. Serta harta yang belum diungkap pada Surat Pernyataan Harta program Tax Amnesty, harta tersebut dianggap tambahan penghasilan, dikenai pajak ditambah sanksi kenaikan 200%.

Aspek Perpajakan Belanja yang sering dilakukan oleh Bendahara sumber Dana BOS