July 6, 2018

Surat Keterangan WP PPh Final UMKM Setengah Persen

Permohonan Surat Keterangan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PPh Final UMKM Setengah Persen)

Surat Keterangan Bebas PP 46/2013 yang terbit sebelum 1 Juli 2018 diperlakukan sebagai Surat Keterangan WP PPh Final UMKM Setengah Persen sampai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKB PP 46

June 22, 2018

Peraturan Pemerintah Pajak Penghasilan Final UMKM 0,5%

Apa tujuan diterbitkan Peraturan Pemerintah ini?
Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Mengapa Peraturan Pemerintah dikeluarkan ?
Alasan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah:
  • Mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu.
  • Memberikan keadilan kepada WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga WP dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang- Undang Pajak Penghasilan.

Kapan diberlakukan Peraturan Pemerintah ini ?
Peraturan Pemerintah ini diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2018.

Berapa tarif PPh yang dikenai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ?
Tarif PPh yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dan bersifat final.

Apa keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini?
Keuntungan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara yang mudah dan sederhana.

Siapa saja yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ?
WP yang dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP orang pribadi dan WP badan yang berbentuk koperasi.persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam satu Tahun Pajak.

Apa dasar yang digunakan untuk menentukan WP termasuk dalam kriteria Peraturan Pemerintah ini?
Peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

Apa yang dimaksud dengan peredaran bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah ini?
Peredaran bruto adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada WP untuk dapat memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini?
Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah:
  • Bagi WP orang pribadi adalah paling lama 7 (tujuh) Tahun Pajak;
  • Bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma adalah paling lama 4 (empat)Tahun Pajak; dan
  • Bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas adalah paling lama 3 (tiga) Tahun Pajak.

Terhitung sejak kapan jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini?
Jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak:
  • Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini atau
  • Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum Peraturan Pemerintah ini.

Contoh :
WP Orang Pribadi terdaftar 25 Mei 2018, sebelum beriakunya PP ini, dapat dikenai PPh Final berdasarkan PP ini untuk periode 1 Juli hingga akhir Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019 s.d Tahun Pajak 2024, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha sepanjang masih memenuhi kriteria sebagai WP dengan peredaran bruto tertentu.

Bagaimana cara melunasi PPh final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ?
WP yang memiliki peredaran bruto tertentu menyetor sendiri setiap Masa Pajak berdasarkan jumlah peredaran bruto Masa Pajak sebelumnya, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak yang bersangkutan berakhir; atau dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Dimana membayar PPh sebesar 0,5% ini ?
PPh dibayarkan ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Saat ini juga sudah disediakan cara mudah pembayaran pajak melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Apakah WP yang termasuk dalam kriteria Peraturan Pemerintah ini tetap diwajibkan melakukan pembukuan ?
Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai pengenaan PPh final terhadap penghasilan dari usaha bagi WP dengan peredaran bruto tertentu sehingga kewajiban pembukuan tetap memperhatikan ketentuan umum dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagaimana bila WP badan baru mulai usaha dan baru terdaftar serta berdasarkan Laporan Keuangan fiskal masih menunjukkan rugi, apakah tetap harus dikenai Peraturan Pemerintah ini?
Dalam hal WP tersebut baru memulai usaha dan masih menunjukkan rugi, maka WP dapat memilih untuk tidak dikenai Peraturan Pemerintah ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Apabila telah memilih untuk dikenai PPh umum apakah suatu saat boleh memilih dikenai Peraturan Pemerintah ini?
Tidak. Bagi WP yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan tarif umum, maka untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya WP tersebut tidak dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Apakah Waiib Pajak harus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) apabila telah membayar PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ?
Bagi WP yang telah melakukan pembayaran PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka WP tersebut dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Bila suami memiliki usaha refleksi dengan peredaran bruto selama Tahun Pajak 2017 sebesar Rp3 Milyar dan ditempat yang sama istri memiliki usaha salon dengan peredaran bruto Tahun Pajak 2017 sebesar Rp2 Milyar. Istri memilih melakukan sendiri kewajiban perpajakan dengan memiliki NPWP sendiri. Apakah masing - masing suami dan istri tersebut dapat dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini?
Dalam hal suami isteri tersebut memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami isteri tersebut. Oleh karena itu, meskipun perederan bruto masing-masing kurang dari Rp4,8M akan tetapi karena jumlah peredaran bruto dari suami isteri tersebut pada Tahun Pajak 2017 adalah Rp5M, maka atas penghasilan dari suami isteri tersebut tidak dapat dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Bagaimana dengan pelaksanaan pemberian fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 31A dan Pasal 31E serta tax holiday sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ?
WP badan yang memilih untuk dikenai PPh Pasal 31E UU PPh (penurunan tarif sebesar 50% untuk WP badan dengan peredaran bruto hingga 50 Milyar) memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk Tahun Pajak - Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Termasuk WP yang dikecualikan dari pengenaan PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah WP badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
  1. Pasal 31A UU PPh (fasilitas berupa antara lain pengurangan penghasilan neto, penyusutan dan amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian lebih lama, dividen ke SPLN sebesar 10% atau sesuai P3B); atau
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 (fasilitasi berupa pembebasan atau pengurangan PPh Badan).

Bagaimana bila WP dengan peredaran bruto tertentu bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak, apakah WP harus membayar terlebih dahulu PPh final sebesar 0,5% ?
WP mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa WP bersangkutan dikenai PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sehingga PPh final sebesar 0,5% yang terutang dilunasi dengan cara dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal WP bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.

Bagaimana bila WP telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 2013 sebesar 1% selama bulan Januari s.d Juni 2018, apakah dapat memilih untuk tidak dikenai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ?
catatan : WP menggunakan Tahun Buku 1 Januari sd 31 Desember.
WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP ini dan telah dikenai PPh final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 sebesar 1 % maka dikenai PPh final sebesar 0,5% sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018.

Apakah WP orang pribadi yang menjalankan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai notaris dapat dikenai PPh final berdasarkan PP ini ? Bagaimana bila WP Orang Pribadi tersebut bersama-sama dengan WP Orang Pribadi lainnya membentuk firma dan tetap menjalankan profesi sebagai notaris melalui firma yang dibentuk bersama tersebut, dapatkah dikenai PPh final berdasarkan PP ini?
WP orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dari menjalankan jasa sehubungan pekerjaan bebas sebagaimana tercantum dalam PP ini maka tidak termasuk WP yang dikenai PPh Final berdasarkan PP ini walaupun peredaran bruto yang diterima atau diperoleh tidak melebihi 4,8 milyar. Demikian pula apabila WP orang pribadi tersebut membentuk firma bersama- sama dengan WP orang pribadi lainnya dan firma tersebut menjalankan jasa sehubungan perkejaan bebas juga, maka tetap tidak termasuk WP yang dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini.

sumber: DJP

PPh Final UMKM 0,5%

 Slide PPh Final UMKM 0,5%  Pertanyaan yang sering ditanyakan

May 9, 2018

April 13, 2018

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah  sekumpulan informasi  keuangan  perusahaan dalam suatu  periode  ertentu  yang  disajikan  dalam  bentuk  laporan  sistematis yang  mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan



March 24, 2018

Bayar - Membuat ID Billing Bendahara Pemerintah Pajak Online SSE 3

Panduan membayar - Membuat ID Billing Bendahara Pemerintah melalui aplikasi Android Pajak Online SSE 3   bit.ly/pajakOnline  s.id/pajakonline

Aplikasi Android Pajak Online
Manual Membuat ID Billing Bendahara Pemerintah Pajak Online SSE 3

Menambah Ukuran Kertas Folio F4 untuk cetak SPT 21,5 x 33 cm

Menambah Ukuran Kertas Folio F4 untuk cetak SPT 21,5 x 33 cm

Ukuran Kertas formulir SPT Tahunan dan SPT Masa biasanya menggunakan ukuran kertas Folio F4
dengan ukuran 21,5 x 33 cm.
Nah, biasanya ukuran yang sering ada di komputer/ laptop/settingan di printernya adalah A4 atau Legal.
Kalo ukuran A4 jadi kekecilan karena ukurannya jadi 21,5 x 28 cm sedangkan kalau menggunakan Legal jadi kebesaran karena ukurannya menjadi 21,5 x 35 cm.
Terus gimana buat ngerubah ukuran di Komputer atau settingan ukuran kertas di printer?

Apa perlu kita tambahkan saja,
ada ukuran baru kertas Folio F4 21,5 x 33 cm aja?

Ya udah… kita tambahkan saja ya…
Begini caranya…
Btw.. ini caranya menggunakan Windows 10 ya… kalo pakai Windows 8, 7, atau XP gimana?
Ya, menyesuaikan saja lah ya… nanti akan ada manualnya… hem… ya biasakan membaca dan jangan takut mencoba juga sie…

March 23, 2018

Norma Penghitungan Penghasilan Neto - Lengkap

Norma Penghitungan Penghasilan Neto Sesuai PER-17/PJ/2015
Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
  • 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  • ibukota propinsi lainnya;
  • daerah lainnya.
Untuk mencari gunakan menu Find atau Control + F

Norma Penghitungan Penghasilan Neto

KLU : 01111 PERTANIAN TANAMAN JAGUNG
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia jagung.
# 10 Ibukota Provinsi: 15
# Ibukota Provinsi Lainnya: 15
# Daerah Lainnya: 15

KLU : 01112 PERTANIAN TANAMAN GANDUM
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya.
# 10 Ibukota Provinsi: 15
# Ibukota Provinsi Lainnya: 15
# Daerah Lainnya: 15

KLU : 01113 PERTANIAN TANAMAN KEDELAI
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija).
# 10 Ibukota Provinsi: 15
# Ibukota Provinsi Lainnya: 15
# Daerah Lainnya: 15

KLU : 01114 PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija).
# 10 Ibukota Provinsi: 15
# Ibukota Provinsi Lainnya: 15
# Daerah Lainnya: 15

KLU : 01115 PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija).
# 10 Ibukota Provinsi: 15
# Ibukota Provinsi Lainnya: 15
# Daerah Lainnya: 15

Norma Penghitungan Penghasilan Neto - Sederhana

Norma Penghitungan Penghasilan Neto Sesuai PER-17/PJ/2015
Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
  • 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  • ibukota propinsi lainnya;
  • daerah lainnya.
Untuk mencari gunakan menu Find atau Control + F

Norma Penghitungan Penghasilan Neto

KLU : 01111 PERTANIAN TANAMAN JAGUNG
#Norma 10 Ibukota Provinsi: 15
#Norma Ibukota Provinsi Lainnya: 15
#Norma Daerah Lainnya: 15

KLU : 01112 PERTANIAN TANAMAN GANDUM
#Norma 10 Ibukota Provinsi: 15
#Norma Ibukota Provinsi Lainnya: 15
#Norma Daerah Lainnya: 15

KLU : 01113 PERTANIAN TANAMAN KEDELAI
#Norma 10 Ibukota Provinsi: 15
#Norma Ibukota Provinsi Lainnya: 15
#Norma Daerah Lainnya: 15

KLU : 01114 PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH
#Norma 10 Ibukota Provinsi: 15
#Norma Ibukota Provinsi Lainnya: 15
#Norma Daerah Lainnya: 15

KLU : 01115 PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU
#Norma 10 Ibukota Provinsi: 15
#Norma Ibukota Provinsi Lainnya: 15
#Norma Daerah Lainnya: 15

March 19, 2018

Kewajiban Wajib Pajak Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Contoh Pekerjaan Bebas:

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;    
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
  6. agen iklan;
  7. pengawas atau pengelola proyek;
  8. perantara;
  9. petugas penjaja barang dagangan;
  10. agen asuransi; dan
  11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto - Lengkap (cakupan jenis Klasifikasi Lapangan Usaha)

Simulasi Penghitungan Pajak Penghasilan SPT Tahunan 1770 Pekerjaan Bebas Dokter

March 5, 2018

Simulasi Penghitungan Pajak Penghasilan SPT Tahunan 1770 Pekerjaan Bebas Dokter

Simulasi Penghitungan Pajak Penghasilan SPT Tahunan 1770 Pekerjaan Bebas Dokter:

Download Simulasi Penghitungan Pajak Penghasilan SPT Tahunan 1770 Pekerjaan Bebas Dokter excel

Kewajiban Perpajakan sejak terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif, buka sejak ber-NPWP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016

Mahkamah berpendapat, sebagaimana ditentukan oleh pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian tidak ada pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang dibebankan kepada rakyat tanpa adanya persetujuan wakil rakyat (no taxation without representation). Di sisi lain, pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam rangka mengimplementasikan asas kekeluargaan tersebut, sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment (dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri).

Berdasarkan sistem tersebut, menurut Mahkamah, semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dicatat sebagai Wajib Pajak (WP) dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Ketentuan tersebut menunjukkan kewajiban perpajakan dimulai sejak terpenuhinya persyaratan, tidak tergantung pada sarana administrasi, seperti NPWP*. Demikian juga bagi pengusaha, selain wajib memiliki NPWP, sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya kepada DJP untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Aktivasi Akun Billing dan Membuat Billing SSE 3 via HP

Petunjuk aktivasi akun pajak (sse3.pajak.go.id) melalui Smartphone kemudian membuat ID Billing melalui smartphone serta aplikasi Pajak Online.
Manual Aktivasi Akun dan Membuat Billing Pajak SSE3 via HP

March 3, 2018

Menjadi Agen Billing Pajak

Menjadi agen PPOB (payment point online bank) sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan, Seperti pembayaran tagihan listrik, pulsa, internet, tagihan, angsuran dan PAJAK.

Namun untuk membayar pajak, harus dibuatkan nomor tagihan (Kode Billing) terlebih dahulu.

Pembayaran Pajak tidak ada biaya administrasi kepada Wajib Pajak, namun pihak Bank dan/atau Agen pembayaran online tetap mendapatkan bagi hasil (sharing fee)

Aplikasi Android Pajak Online
Manual Agen Billing Pajak
Manual Aktivasi Akun dan Membuat Billing Pajak SSE3 via HP
Aktivasi SSE 3 dan Membuat Billing Pajak via Komputer Agen Billing Pajak Laku Pandai 

March 1, 2018

Pertanyaan Laporan Penempatan Harta

1. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak setelah mengikuti program Amnesti Pajak?

Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak setelah mengikuti program Amnesti Pajak yaitu:

  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI harus mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan dimaksud ke wilayah NKRI paling singkat 3 tahun yang dihitung sejak harta tambahan disetorkan atau dialihkan seluruhnya ke rekening khusus
  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI harus menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan
  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah NKRI tidak dibolehkan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan tersebut ke luar wilayah NKRI paling singkat 3 tahun sejak diterbitkannya SKet
  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah NKRI harus menyampaikan laporan penempatan harta tambahan

2. Siapa saja yang wajib menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan?

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak atasnya wajib melaporkan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan

3. Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak harus membuat semua jenis laporan atau dapat memilih?

Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak membuat laporan tergantung dari jenis pengungkapan harta yang dilakukannya

4. Apakah WP UMKM wajib menyampaikan laporan pasca amnesti pajak?

Wajib Pajak UMKM yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak juga diwajibkan menyampaikan laporan pasca amnesti pajak

5. Bagaimana cara penyampaian laporan pasca amnesti pajak bagi WP yang berada di luar negeri atau jauh dari KPP terdaftarnya?

Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan melalui saluran tertentu

6. Apa informasi yang disampaikan dalam laporan pasca amnesti pajak tersebut?

Informasi yang disampaikan dalam laporan adalah informasi harta tambahan per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan

7. Siapa yang menandatangani laporan pasca amnesti pajak tersebut?

untuk wajib pajak orang pribadi ditandatangani oleh WP OP tersebut dan tidak dapat dikuasakan
untuk wajib pajak badan ditandatangani oleh pemimpin tertinggi berdasakan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, apabila berhalangan dapat dikuasakan

8. Bagaimana bentuk surat kuasa untuk menandatangani laporan?

menggunakan bentuk/format surat kuasa khusus dan bermaterai


9. Kapan laporan pasca amnesti pajak tersebut paling lambat harus disampaikan oleh Wajib Pajak?

Laporan pasca amnesti pajak paling lambat dilaporkan:
  • untuk laporan pertama paling lambat pada saat berakhirnya masa penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2017 
  • untuk laporan berikutnya paling lambat pada saat berakhirnya masa penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 dan seterusnya

 10. Apakah laporan pasca amnesti pajak bagi wajib pajak badan harus dibubuhi cap/stempel badan?

laporan pasca amnesti pajak bagi Wajib Pajak Badan tidak perlu dibubuhi cap/stempel

11. Apakah Wajib Pajak masih harus menyampaikan laporan pasca amnesti pajak apabila harta tambahan sudah tidak ada lagi?

Wajib Pajak masih harus menyampaikan laporan pasca amnesti pajak meskipun harta tambahannya sudah tidak ada lagi

12. Dimana dapat memperoleh softcopy laporan pasca amnesti pajak?

Laporan pasca amnesti pajak dapat diunduh di s.id/laporharta

sumber: pajak.go.id

February 28, 2018

Keterbukaan Informasi Keuangan

short link: s.id/aeoi
Exchange of Information (EOI) tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK), LJK Lain, dan/atau Entitas Lain yang meliputi penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis dan berdasarkan permintaan.

February 26, 2018

Aplikasi Pajak Online

Aplikasi Pajak Online adalah aplikasi adalah kumpulan link layanan perpajakan milik Direktorat Jenderal Pajak berbasis online, Kami mencoba menyederhanakan dalam satu aplikasi android. Aplikasi ini berisi djponline, efiling, ebilling, surat setoran elektornik, efaktur, dan eregistration. Klik: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cndstudio.PajakOnline
Manual Aplikasi Android Pajak Online
Fitur:
  1. Aplikasi ini dapat menyimpan lebih dari satu akun pajak NPWP dan PIN / Paswordnya. 
  2. Mempermudah bagi Anda yang kesulitan mengingat NPWP dan passwordnya
  3. Dapat menyimpan banyak akun Wajib Pajak/Klien 
  4. Data NPWP dan PIN / Passwordnya disimpan dalam memori aplikasi pada smartphone.
  5. Dapat memanfatkan layanan perpajakan milik Direktorat Jeneral Pajak melalui Smartphone Android
Short link: s.id/pajakonline atau bit.ly/PajakOnline

Disclaimer:
  1. Penyalahgunakan aplikasi, kerahasiaan dan keamanan Nama Wajib Pajak, NPWP, dan password adalah tanggung jawab penuh pengguna aplikasi. 
  2. Atas dilanggarnya kerahasiaan dan keamanan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan/atau konsekuensi hukum adalah diluar tanggungjawab pengembang aplikasi ini.




February 22, 2018

Lapor - SPT Tahunan PPh OP 1770 UMKM PP 46 1 Persen Omzet Manual Excel

Mencetak SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (Omzet dibawah 4,8 M setahun) menggunakan Microsoft Excel. Cetakan dari  Excel ini dapat digunakan sebagai konsep pelaporan SPT Tahunan melalui eFiling. 
Anda tetap disarankan menggunakan eFiling (eForm) untuk melaporkan SPT Tahunan PPh, karena data tersimpan dalam bentuk digital dan lebih aman penyimpanan di server Ditjen Pajak yang dapat diunduh sewaktu-waktu.
Manual Cetak SPT Tahunan PPh 1770 PP 46 PLg

February 12, 2018

Pelaporan SPT Masa

Pelaporan SPT Masa menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan 09/PMK.03/2018

February 11, 2018

Petunjuk Aplikasi Pajak Online

Aplikasi Pajak Online adalah kumpulan link layanan perpajakan milik Direktorat Jenderal Pajak berbasis online, Kami mencoba menyederhanakan dalam satu aplikasi android. Aplikasi ini dapat menyimpan lebih dari satu akun NPWP dan pin/paswordnya. Mempermudah bagi Anda yang kesulitan mengingat NPWP dan passwordnya, atau Anda mengelola banyak klien/Wajib Pajak. Data NPWP dan pin/passwordnya disimpan dalam memori aplikasi pada smartphone Anda. Tidak ada penyimpanan data EFIN dalam smartphone. Segeralah ganti password Anda jika Smartphone Anda hilang. Aplikasi ini berisi djponline, efiling, ebilling, surat setoran elektornik, efaktur, dan eregistration. Klik: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cndstudio.ssedandjponline
Manual Aplikasi Android Pajak Online

Fitur:
  1. Aplikasi ini dapat menyimpan lebih dari satu akun pajak NPWP dan PIN / Paswordnya. 
  2. Mempermudah bagi Anda yang kesulitan mengingat NPWP dan passwordnya
  3. Dapat menyimpan banyak akun Wajib Pajak/Klien 
  4. Data NPWP dan PIN / Passwordnya disimpan dalam memori aplikasi pada smartphone.
  5. Dapat memanfatkan layanan perpajakan milik Direktorat Jeneral Pajak melalui Smartphone Android
Short link: s.id/pajakonline atau bit.ly/pajakOnline

Disclaimer:

  1. Penyalahgunakan aplikasi, kerahasiaan dan keamanan Nama Wajib Pajak, NPWP, dan password adalah tanggung jawab penuh pengguna aplikasi. 
  2. Atas dilanggarnya kerahasiaan dan keamanan tersebut dapat mengakibatkan kerugian dan/atau konsekuensi hukum adalah diluar tanggungjawab pengembang aplikasi ini.

February 1, 2018

Persyaratan Pengukuhan PKP

Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Formulir Pengukuhan PKP | Pencabutan Pengukuhan PKP    Klik: Formulir Permohonan Wajib Pajak kepada KPP

Persyaratan Pendaftaran NPWP

Persyaratan Kelengkapan Pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Formulir Pendaftaran NPWP WP OP | Surat Pernyataan Menghendaki menjalankan Kewajiban Perpajakan Terpisah | Pendaftaran NPWP WP Badan |Perubahan Data WP | Permohonan Penetapan WP Non Efektif | Surat Pernyataan WP Non Efektif  |  Permohonan Pengaktifan Kembali NPWP Non Efektif | Pemindahan WP | Penghapusan NPWP | Surat Pernyataan tidak ada warisan | Penghapusan NPWP Isteri (gabung dengan NPWP suami) | Surat Pernyataan tidak ada pisah harta dan tidak ada perjanjian melakukan kewajiban perpajakan terpisah | Permohonan Cetak Ulang NPWP/SKT/PKP | Permohonan Cetak Ulang NPWP/SKT Istri... Klik Formulir Permohonan Wajib Pajak kepada KPP

January 26, 2018

Simulasi Laporan Penempatan Harta Tambahan Amnesti Pajak

Formulir Laporan Penempatan Harta Tambahan Amnesti Pajak
  1. Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Wilayah NKRI.v2018.02.26 ZIP
  2. Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan.v2018.02.26 ZIP
Format Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada di Wilayah NKRI dan Format Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan sesuai Lampiran PER-03/PJ/2017 dalam bentuk dalam format Excel Binary File Format (.xls). Laporan disampaikan dalam bentuk hasil cetak bersama dengan softcopy.
Perhatian: Pastikan bagian tanda tangan terdapat pada Kolom B dan terdapat jarak 3 baris kosong dari baris terakhir daftar (tabel) harta

Contoh Laporan Penempatan Harta Tambahan Dalam Negeri (Deklarasi) dan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan dari Luar Negeri (Repatriasi)

Shortlink: s.id/laporharta
---