March 24, 2018

Bayar - Membuat ID Billing Bendahara Pemerintah Pajak Online SSE 3

Panduan membayar - Membuat ID Billing Bendahara Pemerintah melalui aplikasi Android Pajak Online SSE 3   bit.ly/pajakOnline  s.id/pajakonline

Aplikasi Android Pajak Online
Manual Membuat ID Billing Bendahara Pemerintah Pajak Online SSE 3

Menambah Ukuran Kertas Folio F4 untuk cetak SPT 21,5 x 33 cm

Menambah Ukuran Kertas Folio F4 untuk cetak SPT 21,5 x 33 cm

Ukuran Kertas formulir SPT Tahunan dan SPT Masa biasanya menggunakan ukuran kertas Folio F4
dengan ukuran 21,5 x 33 cm.
Nah, biasanya ukuran yang sering ada di komputer/ laptop/settingan di printernya adalah A4 atau Legal.
Kalo ukuran A4 jadi kekecilan karena ukurannya jadi 21,5 x 28 cm sedangkan kalau menggunakan Legal jadi kebesaran karena ukurannya menjadi 21,5 x 35 cm.
Terus gimana buat ngerubah ukuran di Komputer atau settingan ukuran kertas di printer?

Apa perlu kita tambahkan saja,
ada ukuran baru kertas Folio F4 21,5 x 33 cm aja?

Ya udah… kita tambahkan saja ya…
Begini caranya…
Btw.. ini caranya menggunakan Windows 10 ya… kalo pakai Windows 8, 7, atau XP gimana?
Ya, menyesuaikan saja lah ya… nanti akan ada manualnya… hem… ya biasakan membaca dan jangan takut mencoba juga sie…

March 23, 2018

Norma Penghitungan Penghasilan Neto - Lengkap

Norma Penghitungan Penghasilan Neto Sesuai PER-17/PJ/2015
Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
  • 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  • ibukota propinsi lainnya;
  • daerah lainnya.
Untuk mencari gunakan menu Find atau Control + F

Norma Penghitungan Penghasilan Neto

KLU : 01111 PERTANIAN TANAMAN JAGUNG
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia jagung.
# 10 Ibukota Provinsi: 15
# Ibukota Provinsi Lainnya: 15
# Daerah Lainnya: 15

KLU : 01112 PERTANIAN TANAMAN GANDUM
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealia gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya.
# 10 Ibukota Provinsi: 15
# Ibukota Provinsi Lainnya: 15
# Daerah Lainnya: 15

KLU : 01113 PERTANIAN TANAMAN KEDELAI
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija).
# 10 Ibukota Provinsi: 15
# Ibukota Provinsi Lainnya: 15
# Daerah Lainnya: 15

KLU : 01114 PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija).
# 10 Ibukota Provinsi: 15
# Ibukota Provinsi Lainnya: 15
# Daerah Lainnya: 15

KLU : 01115 PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU
Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija).
# 10 Ibukota Provinsi: 15
# Ibukota Provinsi Lainnya: 15
# Daerah Lainnya: 15

Norma Penghitungan Penghasilan Neto - Sederhana

Norma Penghitungan Penghasilan Neto Sesuai PER-17/PJ/2015
Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
  • 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
  • ibukota propinsi lainnya;
  • daerah lainnya.
Untuk mencari gunakan menu Find atau Control + F

Norma Penghitungan Penghasilan Neto

KLU : 01111 PERTANIAN TANAMAN JAGUNG
#Norma 10 Ibukota Provinsi: 15
#Norma Ibukota Provinsi Lainnya: 15
#Norma Daerah Lainnya: 15

KLU : 01112 PERTANIAN TANAMAN GANDUM
#Norma 10 Ibukota Provinsi: 15
#Norma Ibukota Provinsi Lainnya: 15
#Norma Daerah Lainnya: 15

KLU : 01113 PERTANIAN TANAMAN KEDELAI
#Norma 10 Ibukota Provinsi: 15
#Norma Ibukota Provinsi Lainnya: 15
#Norma Daerah Lainnya: 15

KLU : 01114 PERTANIAN TANAMAN KACANG TANAH
#Norma 10 Ibukota Provinsi: 15
#Norma Ibukota Provinsi Lainnya: 15
#Norma Daerah Lainnya: 15

KLU : 01115 PERTANIAN TANAMAN KACANG HIJAU
#Norma 10 Ibukota Provinsi: 15
#Norma Ibukota Provinsi Lainnya: 15
#Norma Daerah Lainnya: 15

March 19, 2018

Kewajiban Wajib Pajak Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Contoh Pekerjaan Bebas:

  1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;    
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
  6. agen iklan;
  7. pengawas atau pengelola proyek;
  8. perantara;
  9. petugas penjaja barang dagangan;
  10. agen asuransi; dan
  11. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.

Norma Penghitungan Penghasilan Neto - Lengkap (cakupan jenis Klasifikasi Lapangan Usaha)

Simulasi Penghitungan Pajak Penghasilan SPT Tahunan 1770 Pekerjaan Bebas Dokter

March 5, 2018

Simulasi Penghitungan Pajak Penghasilan SPT Tahunan 1770 Pekerjaan Bebas Dokter

Simulasi Penghitungan Pajak Penghasilan SPT Tahunan 1770 Pekerjaan Bebas Dokter:

Download Simulasi Penghitungan Pajak Penghasilan SPT Tahunan 1770 Pekerjaan Bebas Dokter excel

Kewajiban Perpajakan sejak terpenuhi persyaratan subjektif dan objektif, buka sejak ber-NPWP

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XIV/2016

Mahkamah berpendapat, sebagaimana ditentukan oleh pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian tidak ada pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang dibebankan kepada rakyat tanpa adanya persetujuan wakil rakyat (no taxation without representation). Di sisi lain, pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam rangka mengimplementasikan asas kekeluargaan tersebut, sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment (dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri).

Berdasarkan sistem tersebut, menurut Mahkamah, semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dicatat sebagai Wajib Pajak (WP) dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). *Ketentuan tersebut menunjukkan kewajiban perpajakan dimulai sejak terpenuhinya persyaratan, tidak tergantung pada sarana administrasi, seperti NPWP*. Demikian juga bagi pengusaha, selain wajib memiliki NPWP, sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya kepada DJP untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Aktivasi Akun Billing dan Membuat Billing SSE 3 via HP

Petunjuk aktivasi akun pajak (sse3.pajak.go.id) melalui Smartphone kemudian membuat ID Billing melalui smartphone serta aplikasi Pajak Online.
Manual Aktivasi Akun dan Membuat Billing Pajak SSE3 via HP

March 3, 2018

Menjadi Agen Billing Pajak

Menjadi agen PPOB (payment point online bank) sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan, Seperti pembayaran tagihan listrik, pulsa, internet, tagihan, angsuran dan PAJAK.

Namun untuk membayar pajak, harus dibuatkan nomor tagihan (Kode Billing) terlebih dahulu.

Pembayaran Pajak tidak ada biaya administrasi kepada Wajib Pajak, namun pihak Bank dan/atau Agen pembayaran online tetap mendapatkan bagi hasil (sharing fee)

Aplikasi Android Pajak Online
Manual Agen Billing Pajak
Manual Aktivasi Akun dan Membuat Billing Pajak SSE3 via HP
Aktivasi SSE 3 dan Membuat Billing Pajak via Komputer Agen Billing Pajak Laku Pandai 

March 1, 2018

Pertanyaan Laporan Penempatan Harta

1. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak setelah mengikuti program Amnesti Pajak?

Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak setelah mengikuti program Amnesti Pajak yaitu:

  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI harus mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan dimaksud ke wilayah NKRI paling singkat 3 tahun yang dihitung sejak harta tambahan disetorkan atau dialihkan seluruhnya ke rekening khusus
  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI harus menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan
  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah NKRI tidak dibolehkan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan tersebut ke luar wilayah NKRI paling singkat 3 tahun sejak diterbitkannya SKet
  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah NKRI harus menyampaikan laporan penempatan harta tambahan

2. Siapa saja yang wajib menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan?

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak atasnya wajib melaporkan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan

3. Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak harus membuat semua jenis laporan atau dapat memilih?

Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak membuat laporan tergantung dari jenis pengungkapan harta yang dilakukannya

4. Apakah WP UMKM wajib menyampaikan laporan pasca amnesti pajak?

Wajib Pajak UMKM yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak juga diwajibkan menyampaikan laporan pasca amnesti pajak

5. Bagaimana cara penyampaian laporan pasca amnesti pajak bagi WP yang berada di luar negeri atau jauh dari KPP terdaftarnya?

Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan melalui saluran tertentu

6. Apa informasi yang disampaikan dalam laporan pasca amnesti pajak tersebut?

Informasi yang disampaikan dalam laporan adalah informasi harta tambahan per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan

7. Siapa yang menandatangani laporan pasca amnesti pajak tersebut?

untuk wajib pajak orang pribadi ditandatangani oleh WP OP tersebut dan tidak dapat dikuasakan
untuk wajib pajak badan ditandatangani oleh pemimpin tertinggi berdasakan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, apabila berhalangan dapat dikuasakan

8. Bagaimana bentuk surat kuasa untuk menandatangani laporan?

menggunakan bentuk/format surat kuasa khusus dan bermaterai


9. Kapan laporan pasca amnesti pajak tersebut paling lambat harus disampaikan oleh Wajib Pajak?

Laporan pasca amnesti pajak paling lambat dilaporkan:
  • untuk laporan pertama paling lambat pada saat berakhirnya masa penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2017 
  • untuk laporan berikutnya paling lambat pada saat berakhirnya masa penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 dan seterusnya

 10. Apakah laporan pasca amnesti pajak bagi wajib pajak badan harus dibubuhi cap/stempel badan?

laporan pasca amnesti pajak bagi Wajib Pajak Badan tidak perlu dibubuhi cap/stempel

11. Apakah Wajib Pajak masih harus menyampaikan laporan pasca amnesti pajak apabila harta tambahan sudah tidak ada lagi?

Wajib Pajak masih harus menyampaikan laporan pasca amnesti pajak meskipun harta tambahannya sudah tidak ada lagi

12. Dimana dapat memperoleh softcopy laporan pasca amnesti pajak?

Laporan pasca amnesti pajak dapat diunduh di s.id/laporharta

sumber: pajak.go.id