March 1, 2018

Pertanyaan Laporan Penempatan Harta

1. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak setelah mengikuti program Amnesti Pajak?

Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak setelah mengikuti program Amnesti Pajak yaitu:

  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI harus mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan dimaksud ke wilayah NKRI paling singkat 3 tahun yang dihitung sejak harta tambahan disetorkan atau dialihkan seluruhnya ke rekening khusus
  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan menyatakan akan mengalihkan harta tambahan ke dalam wilayah NKRI harus menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan
  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah NKRI tidak dibolehkan mengalihkan dan menginvestasikan harta tambahan tersebut ke luar wilayah NKRI paling singkat 3 tahun sejak diterbitkannya SKet
  • Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dan mengungkapkan harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah NKRI harus menyampaikan laporan penempatan harta tambahan

2. Siapa saja yang wajib menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan?

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak atasnya wajib melaporkan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan dan/atau laporan penempatan harta tambahan

3. Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak harus membuat semua jenis laporan atau dapat memilih?

Wajib Pajak yang mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak membuat laporan tergantung dari jenis pengungkapan harta yang dilakukannya

4. Apakah WP UMKM wajib menyampaikan laporan pasca amnesti pajak?

Wajib Pajak UMKM yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak juga diwajibkan menyampaikan laporan pasca amnesti pajak

5. Bagaimana cara penyampaian laporan pasca amnesti pajak bagi WP yang berada di luar negeri atau jauh dari KPP terdaftarnya?

Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan melalui saluran tertentu

6. Apa informasi yang disampaikan dalam laporan pasca amnesti pajak tersebut?

Informasi yang disampaikan dalam laporan adalah informasi harta tambahan per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan

7. Siapa yang menandatangani laporan pasca amnesti pajak tersebut?

untuk wajib pajak orang pribadi ditandatangani oleh WP OP tersebut dan tidak dapat dikuasakan
untuk wajib pajak badan ditandatangani oleh pemimpin tertinggi berdasakan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, apabila berhalangan dapat dikuasakan

8. Bagaimana bentuk surat kuasa untuk menandatangani laporan?

menggunakan bentuk/format surat kuasa khusus dan bermaterai


9. Kapan laporan pasca amnesti pajak tersebut paling lambat harus disampaikan oleh Wajib Pajak?

Laporan pasca amnesti pajak paling lambat dilaporkan:
  • untuk laporan pertama paling lambat pada saat berakhirnya masa penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2017 
  • untuk laporan berikutnya paling lambat pada saat berakhirnya masa penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2018 dan seterusnya

 10. Apakah laporan pasca amnesti pajak bagi wajib pajak badan harus dibubuhi cap/stempel badan?

laporan pasca amnesti pajak bagi Wajib Pajak Badan tidak perlu dibubuhi cap/stempel

11. Apakah Wajib Pajak masih harus menyampaikan laporan pasca amnesti pajak apabila harta tambahan sudah tidak ada lagi?

Wajib Pajak masih harus menyampaikan laporan pasca amnesti pajak meskipun harta tambahannya sudah tidak ada lagi

12. Dimana dapat memperoleh softcopy laporan pasca amnesti pajak?

Laporan pasca amnesti pajak dapat diunduh di s.id/laporharta

sumber: pajak.go.id

1 comment:

jan aprilianto said...

Jika pelaporan penempatan harta melalui e reporting masih ada harta TA yang kurang dan sudah terlanjur submit, apakah bisa pembetulan? jika ya bagaimana caranya, dan jika tidak, apakah pelaporan harta TA yang kurang tsb bisa lewat manual (ke kpp dan diberi tt lapor TA)? dan jika telah lapor manual dan telah diberi tanda terima, pelaporan tsb apakah sdh bisa dianggap lapor?dan jika tidak dianggap lapor meski sdh terima tanda terima lapor, apakah konsekuensi yang diterima WP? terima kasih